Ungkap 60 Persen Anak Indonesia Tidak Memiliki Akses Gizi Seimbang, Kepala BGN: Kalau Makan Semua Karbohidrat

Jakarta, tvOnenews.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menuturkan bahwa 60 persen anak di Indonesia tidak memiliki akses gizi seimbang. Hal itu dapat dilihat dari makanan yang dikonsumsi yakni semua berasal dari karbohidrat.

“60 persen anak Indonesia itu tidak memiliki akses terhadap gizi dengan menu seimbang. Jadi kalau makan itu ada nasi, ada bala-bala, ada mie, atau ada tiwul, ada kerupuk. Itu dimakan all karbohidrat,” kata Dadan, kepada awak media, Senin (16/6).

Selain itu, Dadan menuturkan, sebanyak 60 persen anak Indonesia itu juga tidak minum susu dikarenakan orang tuanya yang tidak mampu untuk membeli.

“Sehingga 60 persen itu tidak minum susu karena memang orang tuanya tidak mampu beli susu. Ini adalah satu kenyataan yang ada,” ucap Dadan.

Adapun pemicu anak tidak mendapatkan gizi seimbang yaitu lantaran data pertumbuhan penduduk di Indonesia berasal dari keluarga yang pendidikannya hanya 9 tahun.

“Dan dari statistik yang ada, saya sudah jelaskan berkali-kali. Bahwa sumber pertumbuhan penduduk Indonesia itu justru berasal dari keluarga yang pendidikannya hanyalah rata 9 tahun dengan klasifikasi di dalam anggota rumah tangga itu masuk dalam klasifikasi miskin,” jelas Dadan.

Maka dari itu, Dadan mengungkapkan, untuk mengatasi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto memiliki langkah strategis melalui makan bergizi gratis dengan komposisi gizi yang seimbang, di dalamnya terdapat 30 persen protein, 40 persen karbohidrat, 30 persen serat, serta dilengkapi juga dengan susu.

“Dan alhamdulillah saya kemudian diminta menjadi Kepala Badan Gizi Nasional. Dan salah satu targetnya kan memang melakukan intervensi pemenuhan gizi kepada 82,9 juta (jiwa). Penerima manfaat terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah, mulai dari PAUD sampai SMA,” terang Dadan.

Untuk diketahui, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (disingkat BP Taskin) bersama Badan Gizi Nasional menandatangi nota kesepahaman (MoU) dalam mendukung program percepatan pengentasan kemiskinan di wilayah Indonesia.

Penandatanganan ini dilangsungkan oleh Kepala BP Taskin, Budiman Sudjatmiko dan Kepala BGN, Dadan Hindayana di Kantor BP Taskin, Jakarta Pusat, pada Senin (16/6).

Budiman mengungkapkan, dalam kerja sama ini pihaknya menargetkan akan membangun 1.000 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Kami menargetkan untuk sementara seribu SPPG dulu dengan treatment khusus. Kalau yang biasa kan minimum 3.000 penerima manfaat,” kata Budiman, kepada awak media.

Kemudian Budiman menyebutkan bahwa nantinya SPPG yang didirikan oleh BP Taskin ini akan menyasar ke wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). 

“Karena kita harus ke wilayah-wilayah 3T yang kadang-kadang jarang penduduk, langka penduduk, mungkin ukurannya, jumlah penerimanya akan disesuaikan. Dan juga size atau ukuran SPPG-nya juga akan disesuaikan. Saya kira itu,” jelas Budiman. (ars/dpi)