Purbaya Murka ke Pemda Terkait Ratusan Triliun Cuma Ngendap di Bank, Menkeu: Ini Bukan Soal Uangnya!

Jakarta, tvOnenews.com - Baru-baru ini, beredar video Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa murka ke pemerintahan daerah terkait uang ratusan triliun milik 15 pemerintah daerah (pemda) mengendap di bank. Sontak, hal ini menyedot perhatian warganet hingga menuai komentar di media sosial. Berdasarkan informasi yang dihimpun, total uang milik pemda yang menganggur di bank sejumlah Rp234 triliun. Menyikapi hal ini, Menkeu Purabaya jelaskan hal ini menjadi wujud pemda tidak cakap dalam menyerap anggaran. "Serapan rendah mengakibatkan menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada tapi soal kecepatan eksekusi," cetus Purbaya dalam rapat bersama kepala daerah secara daring di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025). Kemudian, Menkeu beberkan serapan anggaran APBD seluruh provinsi di Indonesia hingga September 2025 baru 51,3 persen atau setara dengan Rp712,8 triliun. Padahal, lanjut Purbaya, total pagu yang ada mencapai Rp1.389 triliun. Serapan anggaran ini lebih rendah 13,1 persen dibanding di bulan yang sama pada tahun lalu. Selain itu, orang nomor satu di kementerian keuangan itu menyoroti belanja modal yang mengalami penurunan. Padahal, dia menuturkan model penyerapan anggaran tersebut bisa berdampak langsung kepada ekonomi masyarakat seperti pembangunan dan terbukanya lapangan kerja. "Artinya perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp58,2 triliun atau turun lebih dari 31 persen." "Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja," tegasnya. Bahkan, Purbaya turut mengkritik serapan anggaran di sektor lain yang turut anjlok seperti belanja barang dan jasa dan belanja lainnya. Dia pun mendesak agar pemda segera memaksimalkan serapan anggaran hingga akhir tahun 2025. Ia tidak ingin ada lagi ada dana yang hanya nganggur dalam bentuk kas dan deposito di bank. "Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," ucapnya. "Kalau uangnya bergerak, ekonomi ikut hidup dan masyarakat langsung merasakan manfaatnya," sambung Purbaya. Namun, meski pemda diultimatum untuk membelanjakan anggaran hingga akhir tahun, Purbaya tetap ingin agar belanja dilakukan lebih cepat. Hal ini semata-mata demi menjaga kepercayaan investor serta masyarakat terhadap pemda. "Dan terakhir, jaga tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama," tuturnya. Purbaya turut memaparkan daftar pemda yang masih memiliki 'uang nganggur' di bank. Adapun Pemprov DKI Jakarta menjadi pemda yang paling banyak memiliki simpanan yakni hingga Rp14,6 triliun. Lalu, diikuti Pemprov Jawa Timur (Jatim) yang mencapai Rp6,8 triliun, serta Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarbaru, Kalimantan Selatan, senilai Rp5,1 triliun. Dalam pemaparannya, Purbaya memperlihatkan 15 pemda yang memiliki simpanan uang terbanyak per September 2025 dan berikut daftarnya: 1. Pemprov DKI Jakarta: Rp14,6 triliun 2. Pemprov Jawa Timur: Rp6,8 triliun 3. Pemkot Banjarbaru: Rp5,1 triliun 4. Pemprov Kalimantan Utara: Rp4,7 triliun 5. Pemprov Jawa Barat: Rp4,1 triliun 6. Pemkab Bojonegoro: Rp3,6 triliun 7. Pemkab Kutai Barat: Rp3,2 triliun 8. Pemprov Sumatera Utara: Rp3,1 triliun 9. Pemkab Kepulauan Talaud: Rp2,6 triliun 10. Pemkab Mimika: Rp2,4 triliun 11. Pemkab Badung: Rp2,2 triliun 12. Pemkab Tanah Bumbu: Rp2,1 triliun 13. Pemprov Bangka Belitung: Rp2,1 triliun 14. Pemprov Jawa Tengah: Rp1,9 triliun 15. Pemkab Balangan: Rp1,8 triliun Sementara tren pemda menyimpan uang di bank mengalami peningkatan dibanding bulan September 2024 lalu. Saat merujuk pada pemaparan Purbaya, total uang yang disimpan di bank pada September 2024 mencapai Rp208,6 triliun. Sedangkan, pada September 2025 sebesar Rp234 triliun atau naik sekitar Rp25,4 triliun. Lebih lanjut, Purbaya juga meminta agar kepala daerah memperbaiki tata kelola penyerapan anggaran. Dia meyakini jika dikelola dengan benar, akan terjadi peningkatan ekonomi pada pertengahan tahun 2026. "Jadi saya minta kepada para gubernur itu, perbaiki dulu tata kelola dan penyerapan uang daerah. Dua triwulan ke depan, saya lihat seperti apa. Kalau bagus, penyelewengan sedikit, saya yakin ekonomi (akan mengalami peningkatan)," jelasnya. Tak hanya itu saja, Purbaya juga akan menambah dana transfer ke daerah (TKD) jika terjadi peningkatan ekonomi. (aag)

Purbaya Murka ke Pemda Terkait Ratusan Triliun Cuma Ngendap di Bank, Menkeu: Ini Bukan Soal Uangnya!

Berita Terkait

Purbaya Disebut Temukan Rp920 M Saat Geledah Rumah Pejabat Pajak, Kejagung Bilang Begini

Soal Kondisi Ekonomi Global Penuh Ketidakpastian, Menkeu Purbaya: Jangan Takut

Menkeu Purbaya Siap Terbang ke China Bayar Utang Whoosh Apabila Dibebankan Pakai APBN

Purbaya: Anak Muda Tak Usah Khawatir, Tahun-tahun ke Depan Banyak Lapangan Pekerjaan

Topik Terkait

Purbaya

Menkeu

Bank

Pemda

Apbd

Tkd

Saksikan Juga

Cara Unik dan Kreatif Warga Kulonprogo Sambut Ramadan

WN Malaysia di NTB Ditelantarkan Suami Hingga Merasakan Kemiskinan Ekstrem

Warga Tapateng Tinggalkan Kampung Usai Banjir Bandang

Nestapa, Korban Longsor Bandung Barat Sambut Ramadan

Ribuan Makam di TPU Semper Jakut Terendam Banjir

Selfie di Tepi Waduk, 3 Anak SD di Lamongan Terpeleset & Tenggelam

Viral

Prabowo Subianto

Banjir

Jakarta

Aceh

Kpk