Purbaya Sempat Tolak Pengadaan Motor Listrik Buat MBG: Utamanya Kan untuk Makanan

Jakarta, tvOnenews.com - Rekaman video yang menampilkan deretan motor listrik dengan logo Badan Gizi Nasional (BGN) viral di media sosial. Hal tersebut sontak memicu kritikan publik karena dilakukan di tengah kebijakan penghematan belanja negara.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dirinya belum memperoleh informasi lengkap mengenai video yang viral tersebut. Ia mengaku perlu menelusuri kembali apakah pengadaan kendaraan itu berkaitan dengan usulan lama yang pernah diajukan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut Purbaya, pada tahun sebelumnya pernah ada permintaan anggaran untuk pembelian motor dan komputer dalam jumlah besar guna mendukung program MBG. Namun, usulan tersebut kala itu tidak disetujui.

"Tahun lalu sempat kita nggak mau, kita tolak untuk beli komputer yang terlalu banyak dan beli motor, tapi sekarang saya belum tahu, saya akan lihat lagi seperti apa. Ini gosip ya? Saya cek lagi," kata Purbaya dalam diskusi media di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (7/4/2026).

Ia menegaskan, fokus utama alokasi dana MBG seharusnya tetap pada penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Menurut dia, kebutuhan kendaraan operasional semestinya bisa ditanggung oleh mitra pelaksana yang sudah memperoleh keuntungan dari program tersebut.

"Bukan nggak boleh, kita nggak tahu programnya seperti apa, tapi kan harusnya utamanya untuk makanan. Kalau yang pebisnis kan udah untung cukup, mereka cicil dari sana harusnya, tapi saya akan coba cek lagi," ujarnya.

Baca Juga

Nama-nama Pejabat BGN yang Baru Dilantik, Berasal dari KPK hingga Kemenkes

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan kendaraan listrik tersebut memang termasuk dalam rencana belanja tahun 2025. Motor itu disiapkan untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai daerah.

"Pengadaan motor ini memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG," kata Dadan.

Meski sudah tersedia, Dadan menyebut kendaraan tersebut belum bisa dipakai karena masih menunggu penyelesaian proses administrasi sebagai Barang Milik Negara (BMN). Setelah tahapan itu selesai, barulah motor dapat disalurkan untuk kebutuhan operasional.

Ia juga meluruskan informasi yang menyebut jumlah motor mencapai 70 ribu unit. Dadan menegaskan angka tersebut tidak sesuai fakta.