BGN Perketat SOP MBG: Pengantaran Makan Bergizi Gratis Kini Wajib di Luar Pagar Sekolah

Dalam konteks insiden di Cilincing, Nanik bahkan merekomendasikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat untuk sementara waktu dihentikan operasionalnya. Langkah suspend ini dinilai penting sebagai bentuk evaluasi menyeluruh terhadap kepatuhan SOP.

“Saya rekomendasikan agar SPPG itu di-suspend dalam waktu yang tidak ditentukan. Kalau nanti terjadi kejadian serupa di tempat lain, saya juga akan merekomendasikan hal yang sama,” ungkapnya.

BGN juga menyoroti pentingnya pengawasan internal dalam distribusi MBG. Nanik meminta agar Kepala SPPG mengatur jam kerja secara ketat agar proses produksi hingga distribusi makanan dapat diawasi langsung oleh penanggung jawab.

Ia menjelaskan, pengaturan jam kerja harus disesuaikan dengan alur produksi MBG. Akuntan bekerja sejak pagi, ahli gizi bertugas pada sore hingga dini hari, dan Kepala SPPG harus hadir saat proses pengantaran dilakukan.

“Ketika makanan diantar, harus ada Kepala SPPG yang bertanggung jawab. Tidak boleh dilepas begitu saja,” tegasnya.

Lebih lanjut, Nanik menekankan bahwa tanggung jawab perekrutan sopir sepenuhnya berada di tangan Kepala SPPG bersama mitra dan yayasan pelaksana. Penggantian sopir pun tidak boleh dilakukan sepihak tanpa sepengetahuan Kepala SPPG.

BGN menegaskan, SOP pengantaran MBG bersifat wajib dan harus dipatuhi oleh seluruh SPPG di Indonesia. Jika terjadi pelanggaran SOP yang berujung pada insiden fatal, sanksi tidak hanya dikenakan kepada sopir.

“Operasional SPPG bisa dihentikan sementara, dan Kepala SPPG yang mengabaikan prosedur juga bisa diberhentikan,” kata Nanik.

Dengan pengetatan SOP ini, BGN berharap program Makan Bergizi Gratis tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan aspek keselamatan siswa dan tenaga pendidik. Insiden di Cilincing dijadikan pelajaran penting agar distribusi MBG ke depan lebih aman, tertib, dan bertanggung jawab. (ant/nsp)