Usai Direstui Presiden, Menhan Langsung Pimpin Rapat Satgas Kuala untuk Memulai Normalisasi Sungai Aceh Tamiang

Jakarta, tvOnenews.com - Satuan Tugas (Satgas) Kuala usulan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang baru saja disetujui Presiden Prabowo langsung bergerak melakukan upaya-upaya strategis.

Menhan Sjafrie langsung memimpin rapat koordinasi persiapan pelaksanaan Satgas Kuala di Kabupaten Aceh Tamiang, Aceh, pada Minggu (4/1/2026).

Rapat tersebut bertujuan memastikan kesiapan Satgas Kuala dalam menjalankan tugas pengerukan sungai, pengelolaan sumber air, serta pemulihan wilayah terdampak bencana secara terpadu.

Sejumlah pejabat turut hadir dalam rapat tersebut, antara lain Wakil Panglima TNI, Staf Khusus Presiden Bidang Infrastruktur, Kepala Badan Logistik Pertahanan Kementerian Pertahanan, Pangdam Iskandar Muda, serta Bupati Aceh Tamiang. Rapat berlangsung di Kantor Desa Tangsi Lama, Kecamatan Seruway.

"Rapat ini difokuskan pada sinkronisasi rencana teknis, kesiapan alat berat, dukungan logistik, serta integrasi program Satgas Kuala dengan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana," kata Menhan dalam keterangan resmi.

Dalam pertemuan itu, Sjafrie menegaskan pengerahan alat berat oleh Satgas Kuala akan mulai dilakukan dalam dua pekan ke depan.

Langkah tersebut diharapkan mendukung proses normalisasi sungai dan muara secara bersamaan dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak.

Ia menilai normalisasi sungai di kawasan bencana akan mempercepat pemulihan wilayah, terutama karena ketersediaan air baku untuk diolah menjadi air bersih akan meningkat.

Selain itu, Sjafrie menekankan bahwa keberadaan Satgas Kuala tidak hanya berfokus pada normalisasi sungai, tetapi juga diarahkan untuk mendorong pemulihan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai dan kawasan muara Aceh Tamiang. 

Sebelumnya, usulan pembentukan Satgas tersebut mendapat respons positif dari Presiden Prabowo.

Presiden menyebut, normalisasi kuala atau muara sungai juga telah disampaikan oleh sejumlah kepala daerah dan dinilai sebagai langkah mendesak.

“Kita bongkar itu ya. Saya kira silakan Menteri Pertahanan dan TNI koordinasi sama gubernur-gubernur ya. Silakan cari, bicara dengan ahli-ahli engineering, mungkin dari (BUMN) karya, dari PU (Pekerjaan Umum), dari fakultas-fakultas teknik kalau perlu, dari perusahaan-perusahaan besar di dunia yang mampu membuat engineering work. Ini kan engineering work skala besar ya,” kata Prabowo, Kamis (1/1/2026). (ant/rpi)