Dedi Mulyadi: Berkat Warga Jabar Ramai-ramai Bayar Pajak Motor, Uang Kas Provinsi Capai Rp621 Miliar

tvOnenews.com — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan akan melakukan audit menyeluruh terhadap seluruh proyek pembangunan pada tahun anggaran 2025.

Ia juga memperingatkan bahwa pembayaran kepada kontraktor tidak akan dilakukan secara penuh apabila hasil pekerjaan dinilai berkualitas rendah.

Dedi memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Barat memiliki ketersediaan kas sebesar Rp621 miliar untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran sisa proyek pembangunan.

Namun pencairan dana tersebut akan sangat bergantung pada hasil evaluasi langsung terhadap kualitas pekerjaan di lapangan.

"Pembayaran pekerjaan pembangunan senilai Rp621 miliar tersebut akan dilakukan setelah Pemda Provinsi Jawa Barat mengaudit hasil pekerjaan. Dengan begitu, akan diketahui kualitas pekerjaan itu termasuk sangat baik, baik atau kurang baik," ujar Dedi dalam keterangannya di Bandung, Minggu.

Ia menegaskan komitmennya terhadap akuntabilitas penggunaan anggaran negara.

Mantan Bupati Purwakarta itu menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap pekerjaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis.

"Pekerjaan yang kurang baik, kami tidak akan membayarkan semuanya," ujar Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menjelaskan bahwa dana pelunasan proyek tersebut bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) serta penerimaan pajak kendaraan bermotor yang setiap hari masuk ke kas daerah.

Ia pun mengapresiasi tingginya kepatuhan masyarakat Jawa Barat dalam membayar pajak kendaraan, yang dinilai berkontribusi langsung terhadap kekuatan fiskal daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur.

"Terima kasih kepada wajib pajak kendaraan bermotor yang bersemangat membayar pajak," katanya.

Selain itu, Dedi juga membuka ruang pengawasan publik dengan mengajak masyarakat untuk turut mengawasi kualitas proyek pembangunan di wilayah masing-masing.

Warga dipersilakan menyampaikan laporan, kritik, maupun saran melalui media sosial.

Langkah tersebut, kata Dedi, bertujuan untuk memastikan kontrol kualitas berjalan secara objektif dan transparan, sehingga setiap dana pajak yang dibayarkan masyarakat benar-benar kembali dalam bentuk fasilitas publik yang layak.

"Masyarakat Jawa Barat silakan untuk menyampaikan kritik dan saran melalui media sosial mengenai pekerjaan pembangunan. Dengan begitu, Pemda Provinsi Jawa Barat dapat melakukan kontrol untuk menjamin hasil pembangunan berkualitas baik," ucap Dedi.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Barat mencatatkan kondisi yang belum pernah terjadi dalam 80 tahun perjalanannya, yakni sisa saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) hanya Rp500 ribu pada akhir tahun.

Kondisi tersebut dibarengi dengan tunda bayar kepada kontraktor senilai Rp621 miliar pada APBD Tahun 2025.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman membenarkan adanya tunda bayar tersebut.

Ia menjelaskan bahwa kondisi itu dipicu oleh target pendapatan yang dipatok tinggi namun tidak sepenuhnya tercapai, sementara belanja publik tetap direalisasikan secara maksimal.

"Pak Gubernur memberikan arahan bahwa APBD 2025 kita kan progresif. Pendapatannya kita pasang kenceng, belanjanya kenceng, alhamdulillah ya ternyata belanjanya luar biasa. Nah, dari sisi pendapatan, bukan berarti kinerja pendapatan tidak baik ya, tapi targetnya yang di atas rata-rata," ujar Herman di Bandung, Selasa (6/1/2025).