Ketum PKR Kritik Pengelolaan Energi Nasional: Masih Syarat Kepentingan hingga Ketergantungan pada Asing

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Umum Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Tuntas Subagyo, menyampaikan kritik terhadap praktik pengelolaan energi nasional.

Tuntas menilai selama ini pengelolaan energi nasional masih sarat kepentingan oligarki dan ketergantungan pada asing.

Ia menegaskan bahwa kedaulatan energi bukan sekadar isu teknokratis, melainkan agenda politik strategis untuk memastikan keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia.

Menurutnya, tanpa keberanian politik untuk menguasai penuh sektor energi, negara akan terus kehilangan kendali atas arah pembangunan ekonomi.

“Energi adalah alat kekuasaan. Jika negara tidak berdaulat atas energi, maka yang berdaulat adalah kepentingan modal. Dan rakyat selalu menjadi korban,” tegasnya dikutip dari keterangan persnya pada Rabu (14/01/2026).

Ia menilai peresmian Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai sinyal politik penting bahwa negara mulai kembali mengambil peran strategis dalam sektor energi, sebuah langkah yang menurutnya baru kembali terlihat setelah era Presiden Soeharto.

“RDMP Balikpapan adalah pesan politik bahwa negara hadir. Namun keberpihakan ini harus konsisten dan tidak berhenti pada seremoni proyek,” ujarnya.

Tuntas juga mengingatkan bahwa amanat Pasal 33 UUD 1945 secara tegas menempatkan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, termasuk energi. 

Ia menilai penyimpangan terhadap amanat tersebut selama ini telah memperlebar jurang ketimpangan ekonomi.

Sebagai Pembina Yayasan Surya Nuswantara Wilwatikta (YSNW), Tuntas menegaskan bahwa PKR akan terus mendorong agenda politik kedaulatan energi sebagai bagian dari perjuangan struktural untuk membangun ekonomi nasional yang berdaulat dan berkeadilan.

“Pengelolaan kekayaan alam bukan soal angka pertumbuhan, tetapi soal siapa yang menikmati hasilnya. Kedaulatan energi adalah jalan menuju kemakmuran rakyat, bukan kemakmuran segelintir elit,” ungkapnya.

Ia melanjutkan bahwa pengelolaan kekayaan alam negeri ini sudah harus benar untuk kesejahteraan rakyat, jangan ada lagi rakyat di pelosok negeri yang tidak punya akses jalan, jembatan, bangunan sekolah yang tidak layak dan lain-lain.

Tuntas menegaskan bahwa kedaulatan itu kunci dari kesejahteraan bangsa, kita sebagai bangsa yang merdeka bisa mengelola SDA sendiri, bisa melindungi rakyat dari tekanan asing dan oligarki, dan terpenting bisa menentukan arah pembangunan sesuai kebutuhan nasional kita. (muu)