Dua Periode Jabat Wali Koda Madiun, Maidi Nikmati Hasil Uang Pemerasan Capai Rp2,25 M

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Maidi (MD) menikmati uang hasil pemerasan dan gratifikasi hingga Rp2,25 miliar sejak menjabat sebagai Wali Kota Madiun pada periode 2019-2024, dan dilanjutkan pada periode 2025-2030. Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, menjelaskan pada periode pertama menjabat sebagai Wali Kota Madiun, yakni kurun waktu 2019-2022, Maidi diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dengan total mencapai Rp1,1 miliar. Selain itu, kata Asep, Maidi diduga menerima Rp200 juta yang merupakan imbalan dari penyedia jasa atau kontraktor terhadap proyek pemeliharaan jalan paket II senilai Rp5,1 miliar. Sementara itu, pada Juni 2025, Maidi diduga menerima Rp600 juta dari pihak pengembang properti PT HB dalam dua kali transfer rekening. Kemudian pada 9 Januari 2026, Yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bhakti Husada Mulia Madiun (STIKES Madiun) memberikan uang sebesar Rp350 juta sebagai imbalan pemberian izin akses jalan dalam bentuk uang “sewa” selama 14 tahun. “Yayasan STIKES menyerahkan uang tersebut kepada RR selaku pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan MD, yakni melalui transfer rekening atas nama CV SA,” kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, dikutip Rabu, 21 Januari 2026. Dengan demikian, bila Rp1,1 miliar ditambah dengan Rp200 juta, Rp600 juta, dan Rp350 juta, maka jumlahnya menjadi Rp2,25 miliar. Sebelumnya, pada 19 Januari 2026, KPK mengonfirmasi melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wali Kota Madiun Maidi. Pada tanggal yang sama, KPK mengungkapkan OTT terhadap Maidi terkait imbalan proyek dan dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR) di Kota Madiun. Pada 20 Januari 2026, KPK mengumumkan tiga orang ditetapkan sebagai tersangka usai OTT tersebut, yakni Wali Kota Madiun Maidi (MD), Rochim Ruhdiyanto (RR) selaku orang kepercayaan Maidi, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Madiun Thariq Megah (TM). KPK juga mengumumkan ada dua klaster pada kasus dugaan pemerasan dengan modus imbalan proyek dan dana CSR, serta penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. Pertama, dugaan pemerasan dengan tersangka Maidi dan Rochim Ruhdiyanto. Kedua, dugaan gratifikasi dengan tersangka Maidi dan Thariq Megah. Rahmat Fatahillah Ilham

Dua Periode Jabat Wali Koda Madiun, Maidi Nikmati Hasil Uang Pemerasan Capai Rp2,25 M

Berita Terkait

Bagus Panuntun Resmi Jadi PLT Wali Kota Madiun Setelah Maidi Ditetapkan Tersangka Korupsi

Bagus Panuntun Jadi Plt Wali Kota Madiun Usai Maidi Terjaring OTT KPK, Langsung Dapat Tiga Tugas Utama

KPK Tetapkan Wali Kota Madiun Maidi sebagai Tersangka Suap Fee Proyek dan Dana CSR

Timses Bupati Pati jadi Tersangka, Perannya Kumpulkan Dana Rp2,6 M dari 8 Kades

Topik Terkait

Komisi Pemberantasan Korupsi

Kpk

Maidi

Gratifikasi

Wali Kota Madiun

Saksikan Juga

Kenali Gejala Infeksi Saluran Kemih Pada Wanita

Fakta-fakta gunung Bulusaraung TKP Jatuhnya Pesawat ATR 42-500

Akibat Kecanduan Judi Online, Seorang Guru Tega Rampok Lansia

13 Pompa Air Disiagakan Atasi Banjir yang Merendam Pekalongan

Ditetapkan Tersangka, Sudewo Bantah Bahas Pengisian Perangkat Desa dengan Kepala Desa

Pemerintah Tambah Jumlah Petugas Haji untuk Pelayanan Prima

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya