Pulang dari Inggris, Prabowo Kantongi Investasi Rp90 Triliun hingga Proyek 1.582 Kapal Nelayan

Di tengah padatnya agenda luar negeri, Presiden Prabowo tetap mengawal kebijakan strategis di dalam negeri. Teddy mengungkapkan bahwa Presiden memimpin rapat koordinasi melalui konferensi video dengan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang dibentuk pada Januari 2025.

“Setelah rapat itu menerima laporan dari Satgas, Bapak Presiden memutuskan untuk mencabut izin perusahaan yang telah terbukti melanggar,” ujar Teddy.

Menutup keterangannya, Seskab Teddy menegaskan bahwa setiap kunjungan luar negeri Presiden Prabowo diarahkan untuk menghasilkan manfaat konkret bagi Indonesia.

“Intinya ini Bapak Presiden kalau ke luar negeri, itu beliau ingin ada yang didapatkan, ada produknya, ada hasilnya, ada dampak positifnya untuk Indonesia,” pungkasnya. (agr)