Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Jadi Fokus Pengawasan DPR, Minta Polri Usut Tuntas secara Profesional

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPR Puan Maharani menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto menjadi salah satu fokus fungsi pengawasan parlemen.

Hal ini disampaikannya saat menyampaikan pidato pada Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Selasa (10/11/2026).

“Fungsi pengawasan DPR pada masa persidangan ini akan diarahkan pada berbagai isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat dan penting untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah, yaitu satu, penanganan kasus penyadapan Presiden,” ujarnya di Kompleks Parlemen.

Puan mengatakan DPR mendukung upaya Polri untuk mengusut kasus dugaan penyadapan tersebut secara profesional.

Selain kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo, Puan menyebut sejumlah isu strategis lainnya turut menjadi fokus pengawasan DPR.

Isu-isu tersebut antara lain penyelesaian persoalan administrasi kewilayahan, penanganan kasus perundungan anak, serta upaya mengatasi kelangkaan dan kenaikan harga pakan ternak.

Baca Juga

Dilakukan Bertahap, Hari Ini "AS" Jalani Sidang Etik Polri soal Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

Isu lainnya yang menjadi fokus antara lain percepatan pembangunan rekonstruksi infrastruktur pascabencana, gangguan keamanan, kemacetan, tata ruang dan pertahanan, serta perizinan di kawasan industri.

Kemudian, perbaikan ketepatan sasaran dan tata kelola bantuan sosial serta evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan percepatan penanganan gangguan kesehatan masyarakat yang terdampak.

Puan mengatakan kesiapan dan akurasi data dalam reformasi program jaminan kesehatan nasional, pemerataan program revitalisasi sekolah, perbaikan tata kelola dan regulasi pasar modal, hingga penguatan ketahanan energi nasional melalui peningkatan produksi minyak serta lifting minyak dan gas bumi dalam negeri turut menjadi fokus dalam pengawasan.

Puan menyebut isu-isu yang menjadi fokus tersebut akan dibahas dalam rapat di masing-masing komisi terkait selama periode persidangan 10 November-17 Desember 2026. (ant/nsi)