UU HAM Bakal Direvisi Setelah 26 Tahun, Wamen HAM: Kementerian Kini Bisa Audit Lembaga dan Daerah!

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) resmi menggulirkan rencana revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Langkah ini diambil lantaran aturan yang ada saat ini dinilai sudah usang dan tidak lagi mampu menjawab tantangan zaman setelah 26 tahun berlaku. Wamen HAM RI, Mugiyanto Sipin menegaskan bahwa revisi ini bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan upaya memperkuat taring negara dalam memastikan penghormatan HAM hingga ke level daerah. Salah satu poin krusial dalam revisi tersebut adalah kewenangan Kementerian HAM untuk melakukan audit kepatuhan terhadap instansi pemerintah. "Revisi itu penting karena Undang-Undang tersebut memang sudah out of date, dibuat tahun 1999. HAM sudah jauh berkembang selama 26 tahun terakhir, tidak hanya terkait norma, tapi juga kelembagaan," ujar Wamen HAM Mugiyanto, Kamis (22/1/2026). Menurut Mugiyanto, selama ini lembaga HAM seperti Komnas HAM hanya memiliki kewenangan mengeluarkan rekomendasi yang seringkali diabaikan oleh instansi terkait. Kementerian HAM ke depannya akan hadir sebagai eksekutor yang memastikan rekomendasi tersebut dijalankan melalui mekanisme audit. "Kita ingin kalau Komnas HAM mengeluarkan rekomendasi yang actionable, diarahkan ke kementerian mana, kami nanti Kementerian HAM yang akan memastikan kementerian itu untuk menjalankan. Kalau tidak, ada sanksinya," tegasnya. Mugiyanto mengungkapkan, dalam struktur baru ini, kementeriannya memiliki mandat untuk menilai kepatuhan HAM di tingkat Kementerian, Lembaga, hingga Pemerintah Daerah (KLD). Hal ini diproyeksikan mirip dengan penilaian reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Kemenpan-RB. "Kementerian HAM punya kewenangan melakukan audit terhadap KLD. Kami nanti akan menilai human rights compliance dari kementerian, lembaga, provinsi, kabupaten, hingga kota. Ini yang masyarakat dan teman-teman di K/L (Kementerian/Lembaga) lain mungkin belum tahu," tambahnya. Selain soal penguatan lembaga, revisi UU HAM ini juga akan memasukkan poin-poin hak baru yang belum tersentuh pada tahun 1999, seperti hak masyarakat di era digital (digital rights) dan hak atas lingkungan yang sehat. "Dulu the right to clean environment belum menjadi hak, sekarang itu sudah menjadi HAM. Lingkungan yang sehat itu adalah hak, dan negara harus memastikan itu," jelas Wamen. Saat ini, naskah revisi UU HAM tersebut dikabarkan sudah berada di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan (Ditjen PP) untuk proses harmonisasi sebelum nantinya dibawa ke DPR RI. Mugiyanto pun menepis kekhawatiran sejumlah pihak yang menyebut revisi ini akan memperlemah lembaga HAM yang sudah ada. Sebaliknya, pemerintah mengeklaim ingin membangun ekosistem HAM yang lebih efektif. "Kami ingin effective national human rights institution. Bukan memperlemah, tapi membuat lebih efisien dan operasional agar dampaknya benar-benar dirasakan rakyat," pungkasnya. (rpi/iwh)

UU HAM Bakal Direvisi Setelah 26 Tahun, Wamen HAM: Kementerian Kini Bisa Audit Lembaga dan Daerah!

Berita Terkait

Rekrutmen PPPK Kementerian HAM Dibuka Hari Ini: Cek Informasi Soal Formasi, Syarat, Jadwal hingga Link Pendaftaran

Kementerian HAM Perkuat Penyelesaian Sengketa Humanis melalui Mediasi Non-Litigasi

Soal Revisi UU HAM, Pengamat Hukum: Demi Bangun Ekosistem HAM Lebih Progresif

Sekjen Kementerian HAM Sebut Revisi UU HAM untuk Perkuat Peran dan Fungsi Komnas HAM agar Lebih Efektif

Topik Terkait

Uu Ham

Kementerian Ham

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999

Saksikan Juga

Timothy Ronald Kembali Dilaporkan ke Polda Jatim Dugaan Penipuan Kripto

Protes Mahalnya Daging Sapi, Pedagang Mogok Berjualan Selama 3 Hari

Tim SAR Temukan Enam Jenazah Korban Pesawat ATR 42-500

Curah Hujan Diperkirakan Masih Tinggi Hingga Sepekan Kedepan

Proses Evakuasi ABK KM Puji Manunggal Sejati Berlangsung Dramatis

Ditetapkan Tersangka, Sudewo Bantah Lakukan Jual Beli Jabatan

Viral

Prabowo Subianto

Jakarta

Banjir

Aceh

Polda Metro Jaya