Yuk Mengenal Partai Bulan Bintang (PBB)

Partai Bulan Bintang adalah sebuah partai politik Indonesia yang didirikan berasaskan Islam dan juga sebagai partai penerus Masyumi yang pernah berjaya pada masa Orde Lama.

Sejak berdirinya partai ini, sudah banyak ormas islam yang mendukung untuk membentuk dan meneruskan partai sebelumnya yaitu partai Masyumi yang sempat bergerak pada masa Orde Lama. 

Berikut informasi mengenai Pbb;

1. Sejarah Berdirinya Partai Bulan Bintang

Partai Bulan Bintang (PBB) sudah disahkan sebagai partai politik Indonesia yang mengambil konsep yang berasaskan Islam pada 17 Juli 1998 di Jakarta. PBB dideklarasikan pada Jumat 26 Juli 1998 di halaman Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

PBB juga mengklaim mendapat dukungan kelompok masyarakat dan ormas islam, seperti Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Badan Koordinasi dan Silaturahmi Pondok Pesantren Indonesia (BKSPPI), dan Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI).

Partai ini juga disebut mendapat dukungan dari beberapa pertemuan dan Forum Silaturahmi Ulama, Habaib dan Tokoh Masyarakat (FSUHTM), Persatuan Islam (Persis), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Umat Islam (PUI), Perti, Al-Irsyad, Komite untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI).

Berbagai ormas ini bergabung di dalam Badan Koordinasi Umat Islam (BKUI) yang didirikan pada 12 Mei 1998. BKUI merupakan pelanjut dari Forum Ukhuwah Islamiyah (FUI) yang didirikan pada 1 Agustus 1989 oleh Pemimpin Partai Masyumi DR. H. Mohammad Natsir, Prof. DR. HM. Rasyidi, KH. Maskur, KH. Rusli Abdul Wahid, KH. Noer Ali, DR. Anwar Harjono, H. Yunan Nasution, KH. Hasan Basri.

2. Keikutsertaan Dalam Pemilu

Partai Bulan Bintang sudah ikut serta dalam pemilu sejak reformasi dan telah mengikuti Pemilu dari tahun 1999, Pemilu 2004 dan Pemilu 2009.

Pada Pemilu 1999, Partai Bulan Bintang mampu meraih 2.050.000 suara atau sekitar 2 persen dan meraih 13 kursi DPR RI. Ketua Umum PBB Prof Yusril Ihza Mahendra sempat menjadi satu-satunya calon presiden Indonesia yang melengkapi syarat administratif pasca reformasi. 

Partai Bulan Bintang juga turut berkontribusi dan berperan besar dalam kabinet pemerintahan Abdurrahman Wahid pada masa awal reformasi tahun 1999 sampai 2001. Saat itu, Yusril Ihza Mahendra dipercaya untuk menjabat sebagai Menteri Hukum dan Perundang-undangan.