Siapa Dino Patti Djalal? Bapak Diaspora Indonesia yang Kritis soal Board of Peace Donald Trump

Jakarta, tvOnenews.com – Nama Dino Patti Djalal kembali menjadi perbincangan publik setelah mantan Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI itu menyampaikan kritik terbuka terhadap rencana keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace, forum perdamaian global yang diinisiasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Melalui unggahan di media sosial X pada Jumat, 23 Januari 2026, Dino Patti Djalal menilai informasi terkait Board of Peace masih minim transparansi dan cenderung normatif. Ia meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka manfaat, risiko, serta konsekuensi politik dari keikutsertaan Indonesia dalam forum tersebut.

“Sebagai negosiator Indonesia untuk Board of Peace, Menlu perlu memberi penjelasan yang lebih mendalam,” tulis Dino. Menurutnya, publik berhak tahu apa keuntungan strategis yang didapat Indonesia dan apa yang harus dikorbankan.

Salah satu sorotan terkuat Dino Patti Djalal adalah kabar bahwa negara yang ingin menjadi anggota permanen Board of Peace harus membayar hingga US$1 miliar atau setara sekitar Rp16 triliun. Dino menilai skema tersebut berpotensi mencederai prinsip diplomasi Indonesia yang selama ini menekankan keadilan, solidaritas, dan kemanusiaan.

“Kalau benar harus membayar, menurut saya jangan,” tegas Dino Patti Djalal. Ia menilai diplomasi perdamaian tidak seharusnya dibangun atas dasar transaksi finansial, melainkan komitmen moral dan politik untuk menyelesaikan konflik secara adil.

Tak hanya soal biaya, Dino Patti Djalal juga mempertanyakan posisi dan kedaulatan Indonesia dalam Board of Peace. Ia khawatir Indonesia hanya menjadi pengikut agenda kekuatan tertentu, terutama karena forum tersebut digagas langsung oleh Presiden AS Donald Trump yang dikenal memiliki pendekatan nonkonvensional dalam politik luar negeri.

Dino juga menyinggung potensi konflik kepentingan, termasuk jika Board of Peace berubah menjadi proyek politik atau bisnis, khususnya dalam konteks rekonstruksi Gaza. Ia menegaskan pentingnya memastikan Palestina tetap menjadi subjek utama dalam setiap proses perdamaian.

Profil Dino Patti Djalal

Di balik sikap kritisnya terhadap Board of Peace, Dino Patti Djalal dikenal sebagai salah satu diplomat senior Indonesia dengan pengalaman panjang di dunia hubungan internasional. Ia lahir di Belgrade, Yugoslavia, pada 10 September 1965. Ayahnya, Hasjim Djalal, merupakan diplomat senior sekaligus pakar hukum laut internasional yang berperan penting dalam perumusan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982.

Mengikuti tugas sang ayah, Dino Patti Djalal menghabiskan masa kecil dan remajanya di berbagai negara, mulai dari Kanada, Amerika Serikat, Singapura, hingga Eropa. Latar belakang global ini membentuk perspektif internasionalnya sejak dini.

Riwayat Pendidikan Dino Patti Djalal

Berikut pendidikan formal yang ditempuh Dino Patti Djalal:

• SD: SD Muhammadiyah

• SMP: SMP Al Azhar

• SMA: McLean High School, Virginia, Amerika Serikat

• S1: Ilmu Politik, Carleton University, Kanada

• S2: Ilmu Politik, Simon Fraser University, Kanada

• S3: Hubungan Internasional, London School of Economics and Political Science (LSE), Inggris

Pendidikan tersebut memperkuat reputasinya sebagai akademisi sekaligus praktisi diplomasi yang matang.

Kiprah Diplomatik dan Karier Pemerintahan

Dino Patti Djalal bergabung dengan Departemen Luar Negeri RI pada 1987 saat berusia 21 tahun. Ia pernah bertugas di berbagai pos strategis, termasuk London, Dili, dan Washington DC. Namanya mulai dikenal luas publik ketika menjadi juru bicara Indonesia dalam referendum PBB di Timor Timur pada 1999.

Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Djalal dipercaya menjadi Staf Khusus Presiden Bidang Internasional. Puncak karier diplomatiknya terjadi saat ia menjabat sebagai Duta Besar RI untuk Amerika Serikat pada 2010–2013, di mana ia berhasil meningkatkan hubungan bilateral menjadi Kemitraan Komprehensif.

Pada Juni 2014, Dino Patti Djalal diangkat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dan menjabat hingga Oktober 2014. Ia kemudian memutuskan pensiun dari jabatan pemerintahan pada pertengahan 2015.

Bapak Diaspora Indonesia dan Aktivis Kebijakan Luar Negeri

Dino Patti Djalal juga dikenal sebagai Bapak Diaspora Indonesia. Ia menggagas Kongres Dunia Diaspora Indonesia pertama di Los Angeles pada 2012 serta mencetuskan istilah “Diaspora Indonesia.” Ia juga membentuk Indonesian Diaspora Network (IDN) di berbagai negara.

Pada 2015, Dino Patti Djalal mendirikan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI), yang kini menjadi komunitas kebijakan luar negeri terbesar di Indonesia dengan jaringan lebih dari 100 ribu orang. FPCI juga dikenal sebagai penyelenggara konferensi kebijakan luar negeri terbesar di dunia.

Relevansi Kritik Dino terhadap Board of Peace

Dengan latar belakang panjang di diplomasi dan kebijakan luar negeri, kritik Dino Patti Djalal terhadap Board of Peace menjadi perhatian luas publik. Baginya, keanggotaan Indonesia dalam forum internasional harus berdasarkan kepentingan nasional, keadilan global, dan kemandirian diplomasi, bukan transaksi finansial atau tekanan geopolitik.

“Rakyat Indonesia berhak mendapat penjelasan yang gamblang,” ujar Dino Patti Djalal. Menurutnya, pemerintah perlu membuka secara transparan mekanisme pengambilan keputusan, posisi Indonesia, serta hubungan Board of Peace dengan lembaga internasional lain seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam Board of Peace pada 22 Januari 2026 di sela World Economic Forum di Davos, Swiss. Pemerintah menyebut langkah tersebut sebagai bagian dari dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina dan penyelesaian konflik di Gaza.

Namun, bagi Dino Patti Djalal, keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace harus dikaji matang dan terbuka agar tetap sejalan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini menjadi identitas diplomasi Indonesia. (nsp)