Bencana Sumatra, Menteri Ara Andalkan CSR Swasta untuk Bangun 2.603 Hunian Tetap di Aceh, Sumut, dan Sumbar

“Kami sudah rapat dua minggu ini di Kementerian Dalam Negeri, karena Pak Tito sebagai koordinator satgas,” katanya.

Dalam proses relokasi, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman memastikan lokasi hunian tetap memenuhi sejumlah kriteria utama.

“Yang pertama secara hukum itu tidak bermasalah. Kedua juga secara teknikal artinya tidak dalam potensi yang banjir atau longsor, aman,” jelas Ara.

Selain itu, lokasi hunian tetap juga harus dekat dengan pusat kehidupan masyarakat.

“Jangan jauh dari ekosistem kehidupan karena membangun rumah ini nanti kalau ladangnya sama rumahnya jauh nanti orang nggak mau tinggal,” ujarnya.

Ara menegaskan, pembangunan hunian tetap dalam jumlah besar menjadi tanggung jawab kementeriannya, sementara skala kecil berada di bawah penanganan BNPB.

“Yang menjadi porsi kami adalah hunian tetap yang dalam jumlah yang besar mengelompok,” pungkasnya.

(rpi/ree)