Gus Ipul Bantah Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan Instruksi Prabowo: Itu Bisa Menyesatkan

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN tidak berasal dari instruksi Presiden Prabowo Subianto. Melainkan merupakan hasil pemutakhiran data penerima manfaat. Hal tersebut disampaikan Gus Ipul menanggapi pernyataan salah satu wali kota yang menyebut penonaktifan PBI-JKN merupakan perintah presiden. Menurut dia, pernyataan tersebut perlu dikoreksi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. "Hari ini saya kirim surat kepada wali kota dimaksud untuk meluruskan pernyataannya karena itu bisa menyesatkan," kata Gus Ipul, Jumat (13/2/2026). Dia menjelaskan, Instruksi Presiden Nomor 4/ 2025 hanya mengatur tentang Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai satu-satunya rujukan data bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program. Ia menekankan, regulasi tersebut bukanlah perintah untuk menonaktifkan peserta BPJS Kesehatan. Proses penonaktifan, lanjutnya, dilakukan Kementerian Sosial bersama Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan hasil pemutakhiran DTSEN. Penyesuaian dilakukan terhadap peserta yang tidak lagi masuk kategori desil 1 sampai desil 5 atau kelompok masyarakat paling rentan. Ia juga menegaskan kewenangan penetapan maupun penonaktifan peserta berada pada Menteri Sosial dengan berpedoman pada DTSEN. "Jadi keputusan penetapan maupun penonaktifan peserta PBI-JKN merupakan kewenangan Menteri Sosial dengan berpedoman pada DTSEN, sehingga tidak ada perintah Presiden untuk menonaktifkan kepesertaan bantuan iuran tersebut," cetusnya. Secara nasional, kuota PBI-JKN saat ini ditetapkan sebanyak 96,8 juta jiwa dan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota. Apabila terdapat kekurangan kuota, kepala daerah dapat mengajukan usulan penambahan kepada Kementerian Sosial untuk diproses lebih lanjut. Kemensos juga memastikan peserta yang dinonaktifkan tetap memiliki kesempatan untuk mengajukan reaktivasi melalui mekanisme dan saluran resmi yang telah disediakan pemerintah. Sebelumnya, dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR RI, Kementerian Sosial mengungkapkan masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran penerima PBI JKN berdasarkan pemutakhiran DTSEN tahun 2025. Data tersebut menunjukkan bahwa penduduk kelompok desil 1–5 yang seharusnya menerima PBI JKN masih banyak yang belum terakomodasi. Sebaliknya, sebagian masyarakat pada desil 6–10 justru masih tercatat sebagai penerima bantuan. Jumlah penduduk desil 1–5 yang belum menerima PBI JKN tercatat mencapai lebih dari 54 juta jiwa. Sementara itu, penduduk pada desil 6–10 dan kelompok non-desil yang masih tercatat sebagai penerima mencapai lebih dari 15 juta jiwa. (nba) pbi, bpjs kesehatan, jkn, penduduk miskin, data peserta bpjs kesehatan, pbi jk

Gus Ipul Bantah Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan Instruksi Prabowo: Itu Bisa Menyesatkan

Berita Terkait

Pemulihan Pascabencana Sumatera Bergerak Cepat, Layanan Dasar Kembali Normal

Polemik Penonaktifan PBI BPJS Kesehatan, Mensos Buka 'Biang Kerok' Penyebabnya

Dirut BPJS Kesehatan Angkat Bicara Soal Utang Iuran Rp26,47 Triliun, Ali Ghufron: Wah Campur Aduk

Kemenkeu Bantah BPJS Kesehatan Punya Utang Iuran: Cuma Klaim RS Tertahan

Topik Terkait

Gus Ipul

Mensos

Prabowo Subianto

Pbi

Bpjs Kesehatan

Jkn

Penduduk Miskin

Data Peserta Bpjs Kesehatan

Pbi Jk

Saksikan Juga

KKB Tembak Truk Tangki Air, Sopir Alami Luka Parah

Truk Terpental ke Sungai 7 Ekor Sapi Mati di TKP

VIRAL! Sopir Taksi Online Marah ke Dua Penumpang Mesum

Kabar Duka Sepak Bola Indonesia, Elly Idris Tutup Usia

Nekat Lempar Bom Molotov saat Gagal Curi Emas Rp1 Miliar, Pelaku Diamankan Warga

Tukang Cukur di Bandung Alami Gagal Ginjal, Terkejut BPJS PBI-nya Dinonaktifkan

Viral

Prabowo Subianto

Banjir

Jakarta

Aceh

Polda Metro Jaya