Berawal dari Pembubaran Grup WhatsApp, Kapolri Ungkap Kronologi Penyadapan ke Presiden Prabowo Terbongkar

Jakarta, tvOnenews.com — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto membeberkan kronologi dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto dengan tersangka sejumlah jenderal aktif Polri.

Hal itu diungkapkan oleh Suyudi saat menghadiri rapat kerja (raker) dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen pada Kamis (12/11/2026).

Suyudi mengatakan kronologi penyadapan didapati berlangsung sejak Tahun 2025 saat tersangka Irjen Ahrie Sonta (AS) menjabat sebagai Pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring dan Evaluasi (Plt Kabagmon) Bareskrim Polri.

"Ini berawal pada kurun waktu Tahun 2025 sampai dengan 2026 ketika AS selaku pelaksana tugas Kepala Bagian Monitoring atau Plt Kabagmon diduga memerintahkan penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan dari penyidik sehingga sejumlah nomor telepon diduga disadap tanpa dengan prosedur penegakan hukum," kata Suyudi, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Sumber :

• tvOnenews.com/Adinda Ratna Safira

Suyudi menjelaskan Ahrie Sonta turut membuat grup WhatsApp saat penyadapan ilegal tersebut.

Baca Juga

Kapolri Bongkar Peran Listyo Sigit dalam Dugaan Penyadapan ke Presiden Prabowo

Pada akhirnya Ahrie Sonta turut membubarkan grup WhatsApp itu seusai Jenderal Listyo Sigit Prabowo tak lagi menjabat sebagai Kapolri.

"Selanjutnya pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX," jelasnya.

Suyudi menjelaskan pada 30 Oktober 2026 terdapat laporan ke Bareskrim Polri terkait dugaan penyadapan ilegal oleh para tersangka.

Alhasil, Polri di bawah pimpinan Jenderal Suyudi langsung melakukan penyelidikan hingga didapati perkara dugaan penyadapan ilegal tersebut.

"Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan," jelasnya. (raa/amr)