DPP Holistik Soroti Arah Reformasi, Minta Polri Tetap di Bawah Presiden

Transparansi dalam penanganan perkara dan keterbukaan informasi publik dinilai sebagai langkah konkret untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

“Reformasi tidak identik dengan memindahkan posisi. Reformasi adalah soal memperbaiki sistem dan memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” tegasnya.

DPP Holistik berharap KPRP dapat menjadi ruang konsolidasi gagasan yang konstruktif, bukan arena tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek. Rekomendasi yang dihasilkan, menurut mereka, harus berpijak pada prinsip negara hukum dan semangat reformasi yang berkelanjutan.

Di tengah meningkatnya tuntutan publik terhadap profesionalisme aparat penegak hukum, DPP Holistik menilai momentum reformasi harus dimanfaatkan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat. Namun, penguatan itu, kata mereka, harus tetap berada dalam koridor sistem presidensial yang telah menjadi fondasi tata kelola pemerintahan Indonesia.

Dengan demikian, DPP Holistik secara tegas meminta KPRP agar dalam rekomendasinya tetap mempertahankan Polri berada di bawah Presiden, sembari mendorong reformasi substansial yang menyentuh akar persoalan institusi. Bagi mereka, stabilitas kelembagaan dan pembenahan internal harus berjalan beriringan demi mewujudkan kepolisian yang profesional, modern, dan terpercaya.