Ketua IDAI dr Piprim Basarah Yanuarso Mengaku Dipecat Menkes Budi Gunadi Sadikin, Ini Kronologi dan Penjelasannya

Menurut Wahyu, sejak mutasi resmi diberlakukan, dr Piprim tidak menjalankan praktik di RSUP Fatmawati meskipun telah dipanggil dan diberikan peringatan sesuai prosedur.

Ia juga menjelaskan bahwa secara administratif, gaji dr Piprim sudah dialihkan dari RSCM ke RSUP Fatmawati, yang berarti secara hukum status kepegawaiannya telah sah berada di rumah sakit tersebut.

“Artinya secara hukum yang bersangkutan sudah resmi menjadi pegawai Fatmawati,” jelas Wahyu.

Kronologi Pemberhentian

Berdasarkan penjelasan RSUP Fatmawati, berikut kronologi yang disampaikan:

• Sejak April 2025, dr Piprim disebut tidak masuk kerja secara terus-menerus setelah mutasi.

• Pada Agustus dan September 2025, dilakukan dua kali pemanggilan resmi, namun tidak dihadiri.

• Pada 15 September 2025, dijatuhkan teguran tertulis karena dinilai melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS.

• Setelah itu, kembali dilakukan pemanggilan oleh tim pemeriksa.

• Dalam berita acara pemeriksaan 8 Oktober 2025, disebutkan bahwa dr Piprim telah mengetahui konsekuensi atas tindakannya.

Pihak rumah sakit menyimpulkan bahwa yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran disiplin berat berupa tidak masuk kerja tanpa alasan sah setelah mutasi resmi berlaku.

Meski dr Piprim disebut tengah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait mutasi tersebut, pihak rumah sakit menilai Surat Keputusan tetap harus dijalankan sampai ada putusan hukum yang menyatakan sebaliknya.

Respons Publik dan Dinamika Profesi

Kasus dr Piprim Basarah Yanuarso menjadi perhatian luas karena posisinya sebagai konsultan jantung anak senior sekaligus Ketua IDAI. Sebagai organisasi profesi dokter anak terbesar di Indonesia, IDAI memiliki peran strategis dalam pendidikan, advokasi, dan kebijakan kesehatan anak nasional.

Polemik ini pun memunculkan dua narasi berbeda: di satu sisi, dr Piprim menyebut pemberhentian berkaitan dengan sikapnya memperjuangkan independensi kolegium; di sisi lain, pihak rumah sakit menyatakan keputusan murni berdasarkan pelanggaran disiplin ASN.

Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari Kementerian Kesehatan yang secara rinci menanggapi pernyataan terbuka dr Piprim di media sosial.

Perkembangan kasus ini masih dinantikan, terutama jika proses hukum di PTUN berjalan dan menghasilkan putusan yang dapat memperjelas duduk perkara secara administratif maupun hukum. (nsp)