Menkes Kritik Kemenkeu Anggaran Kesehatan Rp12,3 Triliun Diblokir: Coba Lebih Dirapikan Tata Kelola Keuangan Kita!

Jakarta, tvOnenews.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengkritik Kementerian Keuangan (Kemenkeu) imbas banyak pos anggaran di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diblokir pada 2025.

Hal ini disampaikan saat rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).

Budi mengatakan pemblokiran anggaran itu menyebabkan realisasi atau capaian program Kemenkes pada 2025 menurun dan tidak sesuai target.

“Pencapaian Kemenkes tahun 2025 itu terendah dalam sejarah, 42,9 persen. Penyebabnya kenapa? Karena anggaran yang dikasih itu diblokir Rp12,3 triliun. Jadi tidak bisa dipakai anggarannya,” ungkap Budi.

Dia menyebut anggaran yang sebelumnya diajukan Kemenkes sebenarnya sudah disetujui Kemenkeu. Namun, anggaran itu tidak bisa dicairkan karena ternyata diblokir.

“Kalau kita hilangkan blokir ini dari angka, sebenarnya realisasinya tetap di atas 90 persen, yaitu 93 persen ya, 93 persen. Masih lebih baik dari tahun 2022,” katanya.

Baca Juga

Wamenkeu Tekankan IA UoB Miliki Peran Tuju Indonesia Emas 2045

Budi menyebut beberapa pos anggaran yang diblokir Kemenkeu ialah untuk kebutuhan kesehatan lanjutan, kesehatan primer, obat-obatan dan alat kesehatan.

“Itu yang terjadi blokirnya besar-besar, sama P2P (Pengendalian dan Pencegahan Penyakit). Jadi menyebabkan kenapa realisasinya jadi rendah,” jelasnya.

Budi menyebut anggaran untuk penyakit tuberkulosis (TBC) juga diblokir oleh Kemenkeu. Atas hal ini, Budi meminta kepada Kemenkeu agar tata kelola keuangannya diperbaiki.

“Kalau diblokir, jangan dibilang itu dikasih anggarannya dong. Lebih baik di Juni ditarik saja kalau mau. Jadi jangan seakan-akan anggarannya tinggi tapi kita enggak bisa pakai,” kata dia.

Meskipun Kemenkeu membuka blokir anggaran itu pada November 2025, namun dia menilai keputusan itu terlambat karena tidak ada waktu untuk merealisasikan program dan kebutuhan kesehatan. 

“Sehingga saya minta ke Pak Kunta sebagai bekas dari Kementerian Keuangan, coba kita lebih rapikan lah ke sini lagi tata kelola keuangan kita, sehingga ke depannya tidak seperti ini lagi,” kata Budi.

“Jadi saya minta kalau memang enggak bisa ditarik, tolong ditarik dari anggaran kita Juni atau September, sehingga teman-teman di DPR juga paham. Dan saya juga bilang ke Pak Kunta, saya enggak mau ada lagi yang blokirnya dibuka sesudah September atau Juni misalnya. Enggak mau saya,” tandasnya. (saa/cmi)