Tingkat Kepuasan Warga Terhadap Gubernur Jabar KDM Capai 95,5 Persen, Indikator: Jarang Sekali Ada Kepala Daerah Seperti Ini

Bandung, tvOnenews.com - Lembaga survei Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terbaru terkait tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Hasilnya, tingkat persetujuan (approval rating) terhadap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM) menembus angka 95,5 persen.

Survei dilakukan secara tatap muka pada 30 Januari hingga 8 Februari 2026 dengan responden warga Jawa Barat. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia menyebut angka tersebut tergolong sangat tinggi, bahkan mendekati rekor nasional untuk kepala daerah.

“Approval rating 95,5 persen ini sangat tinggi. Bahkan naik dibandingkan hasil survei 100 hari pertama setelah pelantikan pada Mei 2025 lalu. Dengan basis yang sudah sangat tinggi, kenaikan ini tentu tidak mudah,” kata Founder dan Peneliti utama indikator Politik Indonesia, Prof Burhanuddin Muhtadi, di Bandung, Senin (16/2/2026).

Burhanuddin mengatakan, meski kepuasan terhadap KDM sangat tinggi, terdapat selisih signifikan dengan tingkat kepuasan terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan.

Mayoritas publik memang menyatakan puas terhadap kinerja wakil gubernur, namun angkanya berada di atas 50 persen dengan selisih sekitar 40 persen dibanding gubernur.

“Ini menjadi catatan karena ada jaraknya yang cukup tajam antara kepuasan terhadap gubernur dan wakil gubernur,” jelasnya.

Secara umum, kata Burhanuddin tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat berada di angka rata-rata 71 persen. Dari 23 variabel yang diuji, seluruhnya mengalami kenaikan dibanding survei 100 hari pertama.

Beberapa sektor yang paling banyak menopang kepuasan publik, antara lain Penyediaan listrik, Pendidikan, Kesehatan, Kualitas infrastruktur dan eningkatan jumlah dan kondisi jalan.

"Di sektor-sektor tersebut, tingkat kepuasan berada di kisaran 80 hingga 90 persen," katanya.

Namun, kata Burhanuddin, sektor ekonomi masih menjadi pekerjaan rumah. Beberapa indikator ekonomi mencatat tingkat kepuasan di bawah 60 persen. Bahkan, pada aspek akses peningkatan permodalan, tingkat kepuasan berada di bawah 50 persen.

“Isu ekonomi perlu menjadi perhatian serius, apalagi di tengah kebijakan efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah,” katanya.

Dengan angka kepuasan yang sangat tinggi, Indikator mengingatkan adanya potensi efek partisan yang bisa mengaburkan penilaian objektif publik.

“Jarang sekali ada kepala daerah dengan approval rating di atas 90 persen. Ini bisa jadi rekor nasional, tetapi juga perlu diwaspadai. Jangan sampai muncul kultus politik yang tidak berbasis penilaian rasional,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya menjaga rasionalitas birokrasi dan kepemimpinan.

Gubernur diharapkan tidak terlena dengan angka tinggi tersebut, melainkan membuka ruang kritik dan masukan publik, terutama pada sektor-sektor yang masih lemah.

“Beliau bukan nabi, bukan superman. Justru dengan angka tinggi ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat rasionalitas politik dan memperbaiki sektor yang masih rendah, khususnya ekonomi,” tegasnya.

Lebih lanjut, Burhanuddin mengatakan, tingginya tingkat kepuasan di Jawa Barat disebut turut berdampak pada tingkat popularitas nasional. 

Dalam survei nasional Indikator yang dirilis November 2025, nama Dedi Mulyadi muncul sebagai bakal calon presiden dengan elektabilitas tertinggi kedua.

Fenomena ini disebut sejalan dengan pola politik nasional sebelumnya, di mana kepala daerah yang kuat di wilayahnya kerap terdorong ke panggung nasional.

"Contohnya, Joko Widodo yang mencuat setelah memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2012, kemudian menjadi Presiden RI. Hal serupa terjadi pada Anies Baswedan usai memenangkan Pilkada Jakarta 2017, serta Ganjar Pranowo saat menjabat Gubernur Jawa Tengah," katanya.

Dalam simulasi nasional tersebut, KDM berada di posisi kedua, dengan selisih cukup signifikan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Namun tetap unggul dibanding banyak gubernur lain di Pulau Jawa maupun luar Jawa.

“Umumnya tokoh yang kuat secara nasional adalah mereka yang jago di kandangnya sendiri. Tidak mungkin dilirik secara nasional kalau di daerahnya sendiri kedodoran,” katanya. (cepi/dpi)