Komisi V DPR RI Tegaskan Tidak Pernah Minta Toko Ritel Modern Ditutup

Jakarta, tvOnenews.com - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, akhirnya angkat bicara mengenai simpang siur isu penutupan jaringan ritel modern seperti Indomaret dan Alfamart. 

Ia membantah keras narasi yang viral di media sosial yang menyebutkan bahwa DPR mendesak penutupan toko ritel tersebut demi menyukseskan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).

Lasarus menegaskan bahwa informasi yang beredar luas tersebut adalah sebuah kekeliruan. Menurutnya, tidak pernah ada wacana untuk meniadakan bisnis ritel modern tersebut dari Indonesia.

"Tidak ada pernyataan kami yang meminta Alfamart dan Indomaret supaya ditutup," ujar Lasarus secara tegas di Jakarta, Senin.

Bukan Ditutup, Tapi Diatur Jaraknya

Lebih lanjut, politisi tersebut menjelaskan bahwa poin utama yang sedang dibahas DPR bukanlah penghapusan, melainkan penataan ruang lingkup operasional. 

Fokus diskusi saat ini adalah menanggapi keluhan masyarakat, khususnya para pedagang toko kelontong di pelosok yang terpaksa gulung tikar karena tak sanggup bersaing dengan ritel modern yang sudah masuk hingga ke wilayah dusun.

Dalam rapat bersama pemerintah, Lasarus mengusulkan agar keberadaan ritel modern dibatasi hanya sampai level kecamatan.

Langkah ini dianggap perlu untuk melindungi ekosistem ekonomi mikro di wilayah pedesaan agar tetap hidup.

"Biarlah rantai pasok kebutuhan pokok masyarakat desa dan dusun beri kesempatan kepada pedagang sembako di Desa dan Dusun serta Bumdes atau Koperasi Desa saja," ucap Lasarus.

Senada dengan DPR, Menteri Koperasi, Ferry Juliantono juga memastikan bahwa pemerintah tidak berniat menghentikan ekspansi jaringan ritel modern secara total. Namun, penataan ulang lokasi memang menjadi prioritas, terutama agar wilayah pedesaan tidak didominasi oleh korporasi besar.

Hadirnya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diharapkan menjadi garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan warga desa, sehingga perputaran uang tidak lari ke pusat.

"Iya sebaiknya desa jangan Alfamart dan Indomaret karena sudah ada Kopdes, karena biar uang itu berputar di desa tidak ke pemilik saham yang di Jakarta," jelas Ferry saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (21/2).

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan kegaduhan di media sosial dapat mereda. 

Fokus kebijakan saat ini adalah menciptakan keadilan ekonomi bagi pedagang kecil di desa tanpa harus mematikan bisnis ritel modern yang sudah ada di area perkotaan atau kecamatan. (ant/dpi)