Soroti Ketua BEM UGM Diteror usai Surati UNICEF Demi Hentikan Program MBG, Politisi Muda: Suara Datang dari Keresahan

Yogyakarta, tvOnenews.com - Politisi muda Aryo Seno Bagaskoro menyoroti isu Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gajah Mada (UGM), Tiyo Ardianto dan keluarga mendapat teror. Aksi itu terjadi usai berupaya menghentikan program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).

Seno berpendapat teror yang diterima Ketua BEM UGM itu terhadap pemerintah sebagai salah satu cerminan keresahan anak muda. Mereka ingin kondisi negara segera diperbaiki pemerintah.

Menurutnya, aksi teror menyasar kepada Tiyo Ardianto dan keluarga sebagai bentuk kemunduran bangsa. Tentu aksi dari sejumlah akun anonim di media sosial tidak boleh terjadi terhadap anak muda yang mengkritik berbagai program pemerintah.

"Ide yang disampaikan adalah kristalisasi keresahan anak-anak muda. Substansinya adalah perbaikan terhadap status quo yang dirasa stagnan," ujar Seno dilansir dari Antara, Selasa (24/2/2026).

Pemerintah Wajib Melindungi Tiyo Ardianto Ketua BEM UGM

Lanjut Seno, pemerintah menjadi tempat harapan bagi masyarakat. Mereka memiliki kewajiban melindungi hak kebebasan berpendapat bagi setiap warga negara, termasuk dari anak muda.

Pemerintah melindungi hak kebebasan berpendapat harus disertakan dengan jaminan konstitusi. Hal ini dapat membentuk praktik kebebasan berpendapat di Indonesia.

Terkait aksi teror diterima Tiyo dan keluarga, menurut Seno, hal itu menjadi bagian salah satu di mana negara melindungi anak mudanya dalam kebebasan berpendapat.

Ironisnya, Tiyo tidak sekadar mendapat teror berupa pesan WhatsApp dari nomor dengan kode Inggris. Ia memperoleh ancaman penculikan hingga dituduh sebagai agen asing.

Tiyo bahkan dinilai hanya mencari panggung. Aksi teror tersebut kini menggegerkan publik dan viral setelah mengirim surat ke UNICEF sebagai upaya memberhentikan program MBG.

Seno hanya menyampaikan harapan kepada aparat penegak hukum. Dari aksi teror tersebut, aparat mengusut tuntas hingga menangkap para pelaku demi menciptakan kemerdekaan berpendapat tetap dilindungi negara.

"Negeri ini tidak boleh anti-kritik. Pemerintah sebaiknya mendengarkan substansi gagasannya dan berterima kasih kepada anak muda yang masih peduli terhadap bangsanya," jelasnya.

Penggagas Komunitas Pandu Negeri itu kemudian menyinggung terkait respons bernada sinis dari pemerintah terhadap suara pelajar dan mahasiswa.