Bakom RI: Kasus Ini Membuka Mata bahwa Perbaikan MBG Betul-Betul Terjadi
Jakarta, tvOnenews.com - Kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakil kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sony Sanjaya, dinilai menjadi momentum penting untuk membenahi tata kelola Program Makan Bergizi Gratis ( Mbg).
Ketiga mantan petinggi BGN tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program MBG.
Kejaksaan Agung bergerak cepat setelah pemerintah melakukan pergantian pimpinan BGN, termasuk dengan menggeledah kantor pusat BGN dan sejumlah lokasi terkait.
Sebagai program prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, MBG menjadi salah satu program yang mendapat perhatian luas karena menyangkut anggaran negara yang besar sekaligus upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Tenaga Ahli Utama Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hariqo Wibawa Satria, menilai pergantian pimpinan BGN merupakan hasil evaluasi menyeluruh yang dilakukan pemerintah terhadap pelaksanaan program tersebut.
Menurutnya, perbaikan kepemimpinan diperlukan untuk memastikan program berjalan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.
Ia menegaskan pemerintah akan memperkuat berbagai mekanisme pengawasan, termasuk kanal pengaduan masyarakat, sistem evaluasi, serta transparansi pelaksanaan program. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program MBG.
Hariko juga menilai kasus yang menjerat mantan pimpinan BGN harus menjadi pelajaran penting dalam memperkuat tata kelola kelembagaan.
Menurutnya, program MBG tetap harus dilanjutkan karena memiliki tujuan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia, Alven Stony, mengatakan para mitra pelaksana di lapangan tidak terlibat dalam proses pengambilan kebijakan maupun pengelolaan anggaran di tingkat pusat.
Menurutnya, mitra hanya bertugas menyediakan fasilitas dapur dan sarana pendukung sesuai standar yang ditetapkan BGN.
Alven mengungkapkan pada tahap awal pelaksanaan program, sejumlah mitra melakukan investasi pembangunan dapur tanpa adanya kepastian penunjukan resmi.
Ia juga menyoroti sistem informasi penentuan lokasi dapur yang sempat menampilkan data kebutuhan per kecamatan, namun kemudian tidak lagi dapat diakses secara terbuka.
