Ketua BEM UGM Soroti Kasus Anak di NTT Bunuh Diri Harus Jadi Alarm, Pemerintah Wajib Tinjau Ulang MBG

tvOnenews.com - Nama Tiyo Ardianto, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM UGM), mencuri perhatian publik dengan pernyataannya yang tajam.

Dalam sebuah wawancara di kanal YouTube Abraham Samad, Tiyo menyoroti kasus tragis seorang anak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang bunuh diri setelah gagal membeli pena dan buku seharga Rp10.000.

Menurut Tiyo, peristiwa memilukan itu simbol nyata dari gagalnya negara menjamin hak dasar pendidikan bagi setiap anak Indonesia.

Ia menilai kasus ini seharusnya menjadi alarm keras bagi pemerintah untuk meninjau ulang prioritas kebijakan nasional, terutama terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang kini digulirkan secara besar-besaran oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

“Suasana itu kemudian sampai puncak ketika ada seorang anak di NTT yang memutuskan untuk menyelesaikan hidupnya. Setelah gagal membeli pena dan buku yang seharga Rp10.000. Sementara ironinya di saat bersamaan negara setiap hari menggelontorkan 1,2 triliun untuk MBG,” ujar Tiyo Ardianto.

Tiyo menilai bahwa pemerintah saat ini terlalu fokus pada proyek besar seperti MBG tanpa memperhatikan kondisi nyata di lapangan.

Ia menegaskan, program MBG memang memiliki niat baik untuk mengentaskan stunting, tetapi implementasinya tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan.

Dalam pernyataannya sebelumnya, Tiyo juga memaparkan bahwa sebagian besar anggaran pendidikan yang disebut terbesar dalam sejarah ternyata sebagian telah dialokasikan untuk MBG.

Ia menyoroti isi pidato kenegaraan 17 Agustus Presiden Prabowo yang menyebut bahwa anggaran pendidikan tahun 2026 mencapai Rp757 triliun, atau sekitar 22 persen dari total APBN.

Namun setelah ditelusuri, sekitar Rp223 triliun di antaranya ternyata diklaim sebagai dana MBG.

Tiyo menilai pemerintah memperlakukan MBG seperti proyek besar yang berorientasi politik dan pencitraan, bukan sebagai program jangka panjang yang benar-benar memberdayakan masyarakat.

“Stunting harus dientaskan, iya. Tapi metode pengentasannya mestinya tidak memakai logika proyek, harusnya pakai logika gerakan,” kata Tiyo.

Lebih jauh, Tiyo mengaku kecewa karena kasus anak di NTT nampaknya tidak diketahui langsung oleh Presiden.

Ia menduga, lingkaran di sekitar Presiden tidak memberikan informasi utuh terkait situasi rakyat kecil yang mengalami kesulitan ekstrem di lapangan.

“Saya yakin sampai sekarang Presiden enggak tahu bahwa ada peristiwa itu, karena saya yakin orang-orang di sekitar Presiden enggak ngasih tahu bahwa ada kejadian itu," ujarnya.

Bagi Tiyo, kejadian tersebut menunjukkan adanya keterputusan antara penguasa dan realitas rakyat.

Ia menilai bahwa sistem birokrasi dan politik di Indonesia kini sedang mengalami kebuntuan, di mana suara rakyat sulit menembus tembok kekuasaan.

“Kemampatan, kebuntuan, jalan-jalan perbaikan itu enggak bisa kita dobrak hanya di bangsa ini,” ucapnya.

"Saya rasa warga dunia harus bantu rakyat Indonesia menyelamatkan masa depan bangsanya, karena kita hari ini punya presiden yang enggak bisa dikasih tahu siapa-siapa," sambungnya.

Atas dasar itulah, Tiyo menjelaskan alasan BEM UGM memilih untuk menyurati United Nations Children’s Fund (UNICEF) ketimbang hanya menyampaikan aspirasi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ia berharap dengan melibatkan lembaga internasional, isu pendidikan dan kesejahteraan anak di Indonesia bisa mendapatkan perhatian global.

“Ya tentu pemanti dasarnya adalah keputusan anak yang bunuh diri di NTT. Itu isu luar biasa penting dalam konteks anak-anak. Bunuh diri anak bukan persoalan sederhana. Itu harusnya membuat pemerintah sadar bahwa ada yang salah dengan prioritas kebijakan kita," jelas Tiyo.

Pernyataan Tiyo Ardianto tersebut memunculkan diskusi luas di masyarakat.

Banyak kalangan akademisi dan aktivis menilai langkah BEM UGM sebagai bentuk perlawanan moral terhadap sistem kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. (adk)