Dua Kali Diperiksa Sebagai Tersangka Ijazah Palsu, Polisi Ungkap Alasan Belum Tahan Wagub Babel

Jakarta, tvOnenews.com - Dirtipidum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wira Satya Triputra angkat bicara soal alasan belum ditahannya Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana usai dua kali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus penggunaan ijazah palsu.

Jenderal Polisi Bintang Satu ini menerangkan, penahanan merupakan hal yang tidak mutlak. Ada beberapa pertimbangan yang menentukan tersangka dilakukan penahanan.

“Penahanan itu kan tidak mutlak. Artinya kita nanti mempertimbangkan sisi untung-ruginya. Toh pada prinsipnya tersangka kooperatif dalam proses ini,” kata Wira, di Bareskrim Polri, Rabu (25/2/2026).

Kemudian Wira menyebutkan, hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan penyidikan terhadap kasus tersebut. Beberapa saksi ahli yang diajukan oleh tersangka masih dilakukan pemanggilan dalam rangka proses pemeriksaan.

“Saat ini kami masih memanggil saksi ahli yang diminta oleh tersangka. Nanti kalau sudah selesai tahapan pemeriksaan saksi ahli tersebut kita akan segera melakukan pemberkasan untuk tahap pengiriman ke Kejaksaan,” jelas Wira.

Sebelumnya, Wakil Gubernur Bangka Belitung, Hellyana menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Bareskrim Polri, Rabu (7/1/2026), dalam kasus penggunaan ijazah palsu.

Kemudian yang bersangkutan kembali diperiksa sebagai tersangka dalam kasus penggunaan ijazah palsu, di Bareskrim Polri, Kamis (5/2/2026).

Penetapan tersangka ini tertulis dalam surat yang dikirimkan ke Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung, dengan Nomor: B/ 104-a/XII/RES.1.9./2025/Dittipidum, mengenai hal pemberitahuan penetapan tersangka. Terdapat rujukan huruf H soal Surat Ketetapan tentang Penetapan Tesangka Nomor: S.Tap/S-4/104/XII/2025/Dittipidum/Bareskrim tanggal 17 Desember 2025, atas nama Hellyana.

Wagub Babel dipersangkakan dengan Pasal 263 KUHP dan atau Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan atau Ajta Autentik dan atau Penggunan Gelar Akademik yang Diduga Tidak Benar, dan atau Pasal 93 UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 69 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Ars)