Sikapi Alumni LPDP yang Kena Sanksi dan Daftar Hitam, Mahfud MD Marah tapi Ungkap Alasan Nasionalisme WNI Pudar

Jakarta, tvOnenews.com - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD ikut menyoroti kontroversi konten alumni penerima beasiswa LPDP, Dwi Sasetyaningtyas alias DS.

Mahfud MD mengetahui Dwi Sasetyaningtyas bangga anaknya mendapat paspor warga negara asing (WNA) Inggris. Sayangnya ucapan "Cukup aja yang WNI, anak-anakku jangan" berbuah kontroversi.

Efek dari ucapannya menyebabkan alumni LPDP itu masuk daftar hitam atau blacklist dari negara. Bahkan suami DS, Arya Iwantoro disanksi segera mengembalikan dana beasiswa LPDP.

Melalui konten YouTube pribadinya, Selasa (24/2/2026), Mahfud tidak menutupi sikapnya lagi. Ia marah besar atas sikap alumni penerima beasiswa LPDP tersebut.

"Pertama, ketika saya mendengar itu, saya ikut marah sebagai WNI yang telah mencicipi nikmatnya Indonesia ini sesudah merdeka. Itu bertentangan dengan prinsip yang sering kita nyatakan, 'jangan pernah lelah mencintai Indonesia'," ujar Mahfud MD dilansir tvOnenews.com, Kamis (26/2/2026).

Ia memahami DS terlihat sangat lelah sebagai WNI. Sebab dalam konten tersebut, pendiri Sustaination itu lebih bahagia anak keduanya bertatus sebagai WNA.

Akan tetapi, ia tidak mendukung sikap DS. Ia geram apabila ada pihak luar apalagi WNI yang tidak menyukai Indonesia, yang memiliki latar menerima manfaat dari negara.

"Padahal dia sendiri itu mendapatkan kenikmatan sekolah karena Indonesia, lalu dia melecehkan Indonesia di depan publik dengan parah, begitu menyakitkan bagi kita," tegasnya.

Mahfud MD Bicara Nasionalisme WNI Luntur

Namun demikian, ia tidak sepenuhnya marah dan menyalahi DS. Justru dari polemik ini sebagai bagian representasi jeritan publik yang selama ini masih diam diwakilkan oleh seseorang.

Akibatnya, hati seorang hati WNI tidak menunjukkan nasionalisme yang tinggi. Ironisnya, keresahan itu membawa malapetaka berujung melecehkan negaranya sendiri.

Mahfud berpendapat, suara dari Tyas sapaan akrabnya, menjadi tamparan bagi pemerintah terhadap masyarakat khususnya dari kelompok kecil.

"Kita harus sadar diri lah. Pemerintah pengelola negara ini dia katakan kenapa dia melakukan itu? Karena perkembangan akhir membuat putus asa. Pemerintah melakukan langkah-langkah sesudah itu dikritik nggak peduli, perbaikan nggak dilakukan," jelasnya.

Ia melihat dari polemik DS. Hal ini berkaitan dengan keresahan masyarakat yang sempat meramaikan tagar #KaburAjaDulu. Saking semerawutnya, mereka memilih kabur atau tinggal di luar negeri.

"Pemerintahnya sudah terlalu steril terhadap kritik-kritik itu. Apa yang dikatakan Bu Tyas ini sebenarnya berangkat dari fakta-fakta," ucapnya.

Ia kembali mengingat ucapan di masa lalunya berkaitan dengan alasan nasionalisme seorang WNI terhadap negaranya luntur, sebut saja semakin tidak menyukai RI.

Dengan adanya fenomena itu, ia tentu mengartikan penyebabnya akibat pemerintah negara tidak mampu mengayomi hingga memenuhi hak hidup masyarakatnya.

Ia mencontohkan, banyak masyarakat yang masih susah mencari pekerjaan, mengeksekusi vonis pada kasus berujung pungli, dan sebagainya.

"Apa yang terjadi di negara ini sehingga orang kabur aja dulu? Kabur aja itu keperluan dasarnya orang nomor satu itu kan hidup. Kalau nggak bisa hidup, saya nggak bisa memenuhi sandang-pangan. Ini sama sebenarnya," bebernya.

Mantan Ketua MK itu meyakini keresahan tersebut tidak hanya terjadi dialami Dwi Sasetyaningtyas. Ia mendapat banyak aduan dari masyarakat yang semakin resah pada kondisinya.

Ia mengambil fenomena di mana mereka menjadi korban kesewanangan oknum aparat. Karena tidak kuat pada statusnya, mereka takut menyuarakan keadilan ke ruang publik.

Ia menyinggung dua kasus nyata belakangan ini. Pertama, kasus di Nusa Tenggara Timur (NTT), di mana rakyat kecil ditindak aparat hanya perkara jualan sayur di halaman kediamannya sendiri.

Kasus kedua menyasar pada seorang pengusaha hotel di Jawa Timur. Mahfud MD tidak bisa membayangkan pengusaha tersebut didatangi hingga diperat oleh oknum aparat dengan dalih "dana keamanan".

Mahfud melanjutkan motif dari kasus kedua. Oknum aparat kerap meneror hingga mengancam penutupan usaha apabila tidak ada uang setoran yang masuk.

Ia sangat miris ketika pernah menawarkan diri menuntaskan kasus seperti itu ke ruang publik. Para pelapor justru takut dan khawatir terhadap adanya indikasi ancaman terhadap nyawanya.

"Saya dapat laporan kasus yang terjadi di meja segini, orang laporan tapi minta namanya enggan disebutkan karena takut dihabisi dengan segala cara," tuturnya.

Ia berharap sekaligus mendesak pemerintah belajar dari polemik DS. Setidaknya berbenah dalam perbaikan sistemik hingga memberantas oknum menyebabkan sengsara menjadi bibit lunturnya nasionalisme rakyat.

"Dwi Tyas itu cabut beasiswanya suruh ganti, saya setuju blacklist orang keras begitu. Tapi, marilah kita memperbaiki, kita cintailah negara ini dengan sepenuh hati. Mencintai tidak cukup hanya rakyat yang diminta mencintai. Kalau pemerintah, artinya memelihara kecintaan dan nasionalisme dengan berlaku sesuai konstitusi, menghargai hak-hak rakyat, serta menghargai hak asasi rakyat," harapnya.

(hap)