Pernyataan Keras Koorbid Sospol BEM UI Jelang Demo di Mabes Polri: Kami Datang untuk Melawan Ketakutan

Jakarta, tvOnenews.com — Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan sikap tegas menjelang aksi demonstrasi yang digelar hari ini di depan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), Jakarta Selatan. Koordinator Bidang Sosial Politik Muhammad Hafidz Haernanda menegaskan bahwa aksi ini bukan sekadar unjuk rasa simbolik, melainkan bentuk perlawanan terhadap apa yang mereka sebut sebagai kekerasan aparat terhadap warga sipil.

“Kami akan di sana sore ini. Pukul 14.00 WIB titik kumpul di sekitar Mabes Polri,” ujar Hafidz saat dikonfirmasi, Jumat (27/2/2026).

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa BEM UI tetap melanjutkan aksi meski pengamanan ketat telah disiapkan aparat kepolisian. Bagi Hafidz dan rekan-rekannya, turun ke jalan adalah pilihan yang tak terelakkan di tengah meningkatnya keresahan publik terhadap perilaku represif aparat.

Dipicu Kematian Siswa 14 Tahun di Maluku Tenggara

Aksi BEM UI hari ini dipicu oleh meninggalnya seorang siswa berusia 14 tahun, Arianto Tawakal, di Tual, Maluku Tenggara. Korban diduga meninggal dunia setelah dianiaya oleh oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS pada Kamis (19/2/2026).

Bagi Hafidz, kasus tersebut bukan peristiwa tunggal. Ia menilai kematian Arianto merupakan bagian dari pola kekerasan yang terus berulang dan tidak ditangani secara serius oleh institusi kepolisian.

“Tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil tidak bisa lagi ditoleransi, terlebih ketika korban terus bertambah,” kata Hafidz.

“Algojo Berseragam”, Kritik Keras untuk Institusi

Dalam pernyataannya, Hafidz melontarkan kritik tajam terhadap institusi kepolisian. Ia menyebut aparat yang seharusnya melindungi justru berubah menjadi ancaman bagi masyarakat.

“Institusi yang semestinya melindungi berubah menjadi algojo berseragam, meremukkan harkat dan martabat warga sipil satu per satu,” ujarnya.

Menurut Hafidz, jika praktik kekerasan ini dibiarkan tanpa perlawanan publik, maka kekejaman akan semakin merajalela. Ia menegaskan bahwa diam berarti membiarkan ketidakadilan terus berulang.

“Kalau tidak ada suara perlawanan, keadilan akan terkubur,” lanjutnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa aksi hari ini tidak hanya ditujukan untuk satu kasus, tetapi juga sebagai kritik menyeluruh terhadap arah dan wajah penegakan hukum di Indonesia.