APBMI Adukan Kewajiban TKBM untuk Kapal Gearless, Kadin Siap Koordinasi dengan Tiga Kementerian

“Kebijakan tersebut jelas meningkatkan biaya operasional dan berdampak pada kenaikan biaya logistik nasional. Selain itu, surat edaran yang menjadi dasar kebijakan dinilai bertentangan dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

APBMI lanjut Juswandi meminta Kadin Indonesia untuk membantu meluruskan kebijakan tersebut demi keberlangsungan usaha perusahaan bongkar muat. Selain itu, APBMI juga mendorong adanya lebih dari satu koperasi TKBM di pelabuhan guna menciptakan pilihan dan kompetisi yang sehat.

“Kami tidak anti terhadap koperasi TKBM. Namun kami berharap terdapat dua atau tiga koperasi di pelabuhan sehingga ada perbandingan layanan dan biaya yang lebih kompetitif, agar tidak membebani pelaku usaha,” pungkas Juswandi.

Melalui audiensi ini, Kadin Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjembatani dialog antara pelaku usaha dan pemerintah, serta memastikan regulasi yang diterapkan tetap mendukung efisiensi logistik dan iklim usaha yang sehat di daerah.

Hadir dalam acara tersebut WKU Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro.(raa)