Ditolak Warga Perumahan, Proyek Rumah Duka–Krematorium di Kalideres Resmi Dihentikan Sementara

Raditian juga mengungkapkan bahwa warga telah mengirimkan surat permohonan audiensi ke DPRD dan DPR RI. Pemerintah kota, kata dia, siap mempertemukan seluruh pihak setelah ada kejelasan jadwal audiensi tersebut.

Tersandung Izin Lingkungan

Di tengah proses mediasi, fakta baru terungkap. Proyek rumah duka dan krematorium tersebut belum mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Amdal). Padahal, izin lingkungan merupakan syarat mutlak sebelum pembangunan fisik dilakukan.

Pengembang proyek, Yayasan Rumah Swarga Abadi, sebelumnya telah menyatakan komitmen untuk melengkapi perizinan lingkungan pada 27 Januari 2026. Namun hingga akhir Februari, izin tersebut belum juga terbit.

Wali Kota Jakarta Barat, Iin Mutmainnah, menegaskan pembangunan tidak boleh dilanjutkan sebelum seluruh perizinan lingkungan diselesaikan.

“Pihak pengembang sudah berkomitmen tidak akan memulai kegiatan pembangunan sebelum proses perizinan lingkungan selesai dan izin resmi diterbitkan,” kata Iin, Jumat (27/2/2026).

Pemkot Putuskan Setop Sementara

Berdasarkan hasil rapat koordinasi antara Pemkot Jakarta Barat, kecamatan, UKPD terkait, dan pihak pengembang, diputuskan bahwa seluruh proses pembangunan dihentikan sementara.

“Dari hasil rapat, seluruh proses ditunda sampai semua perizinan selesai sesuai ketentuan,” ujar Iin.

Ia menegaskan, Pemkot Jakarta Barat tidak memihak siapa pun dalam polemik ini. Pemerintah, kata dia, hadir untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai aturan dan situasi tetap kondusif.

Mediasi juga sempat digelar dengan melibatkan warga, pihak pengembang, kecamatan, serta instansi terkait. Dalam forum tersebut, seluruh pihak diberikan kesempatan menyampaikan pandangan dan keberatan masing-masing.

“Rapat koordinasi ini menunjukkan pemerintah hadir dan berupaya mencari titik temu agar semua berjalan kondusif,” tutur Iin.

Warga Minta Transparansi dan Dialog Terbuka

Bagi warga, penghentian sementara proyek menjadi langkah awal yang positif. Namun mereka menegaskan penolakan bukan sekadar soal izin, melainkan juga soal hak warga untuk dilibatkan dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung pada lingkungan tempat tinggal mereka.

Kasus ini menambah daftar proyek pembangunan di Jakarta yang menuai penolakan karena minimnya sosialisasi. Pemerintah daerah pun diingatkan agar lebih transparan dan partisipatif, terutama dalam proyek-proyek yang bersinggungan langsung dengan kawasan permukiman.