Kejanggalan SK Gubernur Jabar KDM Terbongkar? Wali Murid SMK IDN Bogor Pertanyakan Verifikasi Pemerintah: Kenapa Anak Kami Jadi Korban?

Jakarta, tvOnenews.com - Keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi (KDM), menerbitkan SK Nomor 188/Kep.17-DPMPTSP/2026 yang berisi pencabutan izin operasional SMK IDN Boarding School Jonggol, Bogor, kini tengah jadi sorotan publik. 

Keputusan tertanggal 19 Januari 2026 tersebut memicu keresahan besar bagi ratusan wali murid, terutama karena diumumkan secara mendadak.

Komite perwakilan orang tua siswa kelas XII, Sri Malahayati, mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan di balik keluarnya kebijakan tersebut. Menurutnya, para orang tua mempertanyakan transparansi proses hukum yang terjadi.

"Ada banyak pertanyaan dari kami sebagai orang tua apa yang dikeluarkan dari SK Gubernur pada 19 Januari 2026. Ada banyak rasanya hal-hal yang belum selesai," ungkap Sri kepada tvOnenews.com, Jumat (13/3/2026).

SMK IDN Bogor. (Foto: idn.sch.id)

Dugaan Dokumen Palsu Jadi Pemicu

Usut punya usut, Pemprov Jabar membatalkan izin tersebut karena ditemukan permasalahan pada dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) saat sekolah didirikan. 

Dokumen tersebut diduga palsu dan belum terdaftar secara legal. Hal ini memicu tanda tanya besar dari pihak wali murid mengenai pengawasan pemerintah selama ini.

"Di tahun 2023 kalau memang ada ketidaklengkapan, lalu kenapa bisa terbit?" cecar Sri mempertanyakan proses verifikasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) saat awal sekolah berdiri.

Sri menilai situasi ini adalah bentuk kelalaian administratif yang tidak seharusnya mengorbankan masa depan siswa. 

"Koridornya sebenarnya kesalahan kolektif antara pihak sekolah dengan pemerintah. Tapi sekarang yang menjadi konsentrasi kami para orang tua, kenapa anak-anak kami yang menjadi korban?" tegasnya.

Nasib Siswa Kelas XII di Tengah Bayang-Bayang UTBK

Kekhawatiran paling nyata dirasakan oleh 176 siswa kelas XII yang dijadwalkan mengikuti Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) pada akhir Maret 2026. 
Dengan dicabutnya izin operasional, muncul ketakutan kolektif mengenai status kelulusan dan keabsahan ijazah mereka kelak.

Sri menekankan bahwa para siswa sangat berharap bisa tetap lulus sebagai alumni SMK IDN yang dikenal memiliki portofolio bagus dan akreditasi A. Ia menyayangkan negara yang seolah absen di saat-saat krusial pendidikan anak-anak mereka.