Kecelakaan Kereta di Bekasi Jadi Sorotan, Dedi Mulyadi: Semua Perlintasan Harus Ada Pengaman, Kalau Tidak Kejadian akan Terulang

Jakarta, tvOnenews.com - Kecelakaan kereta api yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL di Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam lalu menyisakan duka mendalam.

Belasan orang meninggal dunia dan puluhan lainnya luka-luka akibat peristiwa nahas ini. 

Hingga saat ini, peristiwa tersebut masih menjadi sorotan publik. Pihak kepolisian pun menaikkan status kasus ini ke penyidikan. 

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya pengamanan seluruh perlintasan kereta api termasuk perlintasan kereta api yang tidak resmi.

Menurutnya, pengamanan ini penting untuk mencegah kecelakaan berulang. 

Bahkan, pria yang kerap disapa Kang Dedi Mulyadi atau KDM ini turut menyoroti banyaknya jalan baru yang tidak terintegrasi dengan jalur resmi PT KAI seperti kasus yang menyebabkan masinis mengalami cacat permanen di Cirebon.

Baca Juga

Dedi Mulyadi: Pokoknya Jawa Barat yang Bersih Bukan Hanya Kota Bandung, tapi Seluruh Wilayah Harus Bersih

“Semua perlintasan harus ada pengaman. Kalau tidak, kejadian akan terus terulang,” katanya dikutip pada Minggu (3/5/2026). 

Selain itu, KDM juga menyoroti wilayah Bekasi yang padat. Dia pun mendorong pembangunan flyover secara bertahap dengan dukungan pemerintah pusat.

Sementara itu, Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menegaskan pemerintah daerah tidak hanya fokus pada penanganan korban, tapi juga memikirkan keberlanjutan bantuan bagi korban yang menjadi tulang punggung keluarga.

“Kita akan pikirkan ke depan terutama jika korban adalah pencari nafkah utama. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah,” kata Asep. 

Senada dengan KDM, Asep juga menyoroti persoalan perlintasan sebidang yang masih banyak ditemukan di Kabupaten Bekasi. 

“Ini jadi PR besar bagi kita. Banyak perlintasan yang hanya dijaga secara sederhana, bahkan ada yang hanya menggunakan palang bambu dan dijaga warga,” terangnya.

Asep memastikan pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk PT KAI, untuk melakukan evaluasi dan penanganan menyeluruh serta menjadikan perbaikan infrastruktur perlintasan sebagai prioritas. (nsi)