5.000 Tentara Indonesia Disebut Akan Diterjunkan ke Gaza Pada Mei 2026

Jakarta, tvOnenews.com - Pasukan internasional yang akan bertugas menstabilkan situasi di Jalur Gaza dilaporkan akan mulai dikerahkan pada Mei 2026. Ribuan personel dari Indonesia disebut menjadi bagian terbesar dalam misi tersebut.

Media publik Israel, KAN, melaporkan bahwa International Stabilization Force (ISF) akan beranggotakan sekitar 5.000 personel dari Indonesia.

Selain Indonesia, sejumlah negara lain seperti Kazakhstan, Morocco, Albania, dan Kosovo juga disebut ikut mengirimkan pasukan dalam jumlah lebih kecil.

Pasukan tersebut direncanakan mulai beroperasi di Gaza pada 1 Mei 2026.

Pada tahap awal, mereka akan ditempatkan di sekitar kota Rafah di Gaza bagian selatan. Wilayah tersebut saat ini sedang dibangun kembali dengan dukungan dari United Arab Emirates sebelum nantinya personel disebar ke wilayah lain di Gaza.

Sebelum penugasan dimulai, delegasi militer dari negara peserta dilaporkan akan tiba di Israel dalam dua pekan ke depan guna melakukan pemantauan lapangan.

Setelah itu, ratusan anggota pasukan akan menjalani pelatihan di Jordan sebelum dikirim ke Gaza.

Pasukan internasional tersebut nantinya akan ditempatkan hingga mendekati wilayah yang disebut “garis kuning”. Yaitu batas sementara yang memisahkan area yang masih berada di bawah kendali militer Israel dengan wilayah Gaza yang dapat dihuni oleh warga Palestina.

Pembentukan pasukan stabilisasi ini merupakan bagian dari rencana yang digagas Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk mengakhiri konflik di Gaza.

Sebelumnya, pada Januari lalu, White House mengumumkan rancangan struktur pemerintahan transisi di Gaza yang mencakup Dewan Perdamaian, Dewan Eksekutif Gaza, Komite Nasional Administrasi Gaza, serta pasukan stabilisasi internasional.

Pasukan tersebut akan bertugas menjaga keamanan wilayah, melucuti kelompok bersenjata, serta memastikan distribusi bantuan kemanusiaan dan bahan rekonstruksi berjalan lancar.

Rencana tersebut merupakan bagian dari tahap kedua dari proposal perdamaian yang didukung oleh United Nations Security Council melalui Resolusi 2803 pada November 2025.

Di sisi lain, Presiden Indonesia Prabowo Subianto menyatakan Indonesia dapat mempertimbangkan keluar dari Dewan Perdamaian apabila lembaga tersebut tidak mendukung kemerdekaan Palestina.

Pernyataan itu disampaikan saat pertemuan dengan lebih dari 160 ulama dan intelektual Muslim di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Upaya perdamaian ini muncul setelah kesepakatan gencatan senjata pada Oktober 2025 yang mengakhiri konflik selama dua tahun di Jalur Gaza.

Menurut perkiraan United Nations, konflik tersebut menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai sekitar 171.000 orang.

Kerusakan yang terjadi juga diperkirakan mencapai sekitar 90 persen infrastruktur sipil di Gaza, dengan kebutuhan dana rekonstruksi mencapai sekitar 70 miliar dolar AS. (ant/nba)