Jelang Lebaran, Sumut Capai Nol Pengungsi di Tenda: Pemerintah Kebut Hunian Korban Bencana Sumatera

Sumatera Utara, tvOnenews.com - Pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera mencatat kemajuan signifikan dalam penanganan korban bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera. Menjelang Idulfitri 2026, Sumatera Utara (Sumut) berhasil mencapai target nol pengungsi yang tinggal di tenda pengungsian.

Seluruh penyintas bencana banjir dan longsor di provinsi tersebut kini telah direlokasi dari tenda darurat menuju hunian sementara (huntara) maupun hunian tetap (huntap) yang disediakan pemerintah bersama lembaga nonpemerintah.

Capaian ini menjadi bagian dari upaya percepatan pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera yang terdampak bencana sejak akhir 2025.

Jumlah Pengungsi Turun Signifikan

Berdasarkan laporan harian Satgas PRR per 14 Maret 2026, jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda mengalami penurunan cukup drastis.

Sebelumnya tercatat terdapat 1.314 kepala keluarga (KK) yang masih tinggal di tenda pengungsian. Namun jumlah tersebut kini berkurang menjadi 812 KK, atau menurun sebanyak 502 KK hanya dalam waktu satu hari.

Saat ini, seluruh pengungsi yang masih tinggal di tenda hanya berada di wilayah Aceh.

Sementara itu, untuk wilayah Sumatera Utara, seluruh penyintas bencana telah berhasil dipindahkan ke tempat tinggal yang lebih layak.

Keberhasilan ini menyusul capaian sebelumnya di Sumatera Barat (Sumbar) yang lebih dulu berhasil merelokasi seluruh pengungsi dari tenda ke hunian yang lebih permanen.

Pembangunan Huntara Dikebut di Tiga Provinsi

Percepatan relokasi pengungsi tidak lepas dari pembangunan hunian sementara yang terus dikebut oleh pemerintah.

Satgas PRR mencatat pembangunan huntara di tiga provinsi terdampak terus mengalami peningkatan.

Dari total target pembangunan 19.295 unit huntara, saat ini telah rampung 15.595 unit atau sekitar 80 persen dari keseluruhan target.

Rinciannya sebagai berikut:

• Sumatera Barat: 100 persen selesai

• Sumatera Utara: 95 persen selesai

• Aceh: sekitar 77 persen selesai

Dengan progres tersebut, pemerintah optimistis seluruh penyintas bencana dapat segera meninggalkan tenda pengungsian dan tinggal di hunian yang lebih layak.

Pembangunan Hunian Tetap Mulai Dipercepat

Selain pembangunan hunian sementara, pemerintah juga mulai mempercepat pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak.

Data Satgas PRR per 14 Maret menunjukkan bahwa dari rencana pembangunan 36.669 unit huntap, saat ini telah:

• 110 unit selesai dibangun

• 1.359 unit sedang dalam tahap pembangunan

Hunian tetap ini nantinya akan menjadi tempat tinggal permanen bagi warga yang kehilangan rumah akibat bencana.

Pemerintah menargetkan pembangunan huntap dapat terus dipercepat sehingga proses pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat.

Bantuan Dana Tunggu Hunian

Selain menyediakan hunian sementara, pemerintah juga memberikan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada penyintas bencana yang memilih tidak tinggal di huntara.

Program ini memungkinkan korban bencana untuk menyewa atau menempati tempat tinggal sementara secara mandiri.

Satgas PRR melaporkan bahwa penyaluran bantuan ini telah mencapai 100 persen.

Total terdapat 13.728 penerima DTH yang tersebar di tiga provinsi terdampak bencana di Sumatera.

Dana tersebut telah ditransfer langsung ke rekening penerima untuk membantu memenuhi kebutuhan tempat tinggal sementara mereka.

Pemerintah Targetkan Tidak Ada Lagi Pengungsi di Tenda

Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk segera mengakhiri masa tinggal pengungsi di tenda.

Ia menilai tidak layak jika masyarakat masih harus tinggal di tenda terlalu lama setelah bencana terjadi.

“Kalau masih ada di tenda-tenda, ini sudah masuk bulan ketiga setelah akhir November. Tidak elok kalau mereka masih tinggal di tenda,” ujar Tito.

Pernyataan tersebut disampaikan Tito dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri terkait percepatan penanganan pengungsi pascabencana Sumatera yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada 5 Maret 2026.

Dalam rapat tersebut, Tito juga meminta seluruh kementerian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait untuk mempercepat penyelesaian persoalan hunian bagi masyarakat terdampak bencana.

Menurutnya, penanganan hunian menjadi salah satu aspek paling penting dalam proses pemulihan pascabencana.

Dengan capaian yang ada saat ini, pemerintah berharap seluruh pengungsi di wilayah Sumatera dapat segera memperoleh tempat tinggal yang lebih aman, nyaman, dan layak. (nsp)