Heboh Klaim Jusuf Kalla Bebaskan Kapal Pertamina di Selat Hormuz, Ini Fakta Sebenarnya

Jakarta, tvOnenews.com - Beredar luas di media sosial klaim yang menyebut Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, berhasil melakukan negosiasi dengan Duta Besar Iran sehingga kapal tanker Pertamina yang sempat tertahan di Selat Hormuz bisa kembali melintas. Informasi ini ramai diperbincangkan dan memicu perdebatan publik.

Namun, hasil penelusuran menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak benar dan masuk dalam kategori hoaks.

Unggahan Viral di Media Sosial

Narasi tersebut beredar melalui platform Facebook, salah satunya diunggah oleh akun bernama “Andir Agustiawan” pada 20 Maret 2026. Unggahan itu menampilkan foto kapal tanker Pertamina disertai gambar Prabowo Subianto dan Jusuf Kalla.

Dalam keterangan unggahan, disebutkan bahwa keberhasilan melintasnya kapal tanker Indonesia di Selat Hormuz merupakan hasil lobi langsung Jusuf Kalla kepada Duta Besar Iran. Bahkan, narasi tersebut juga membandingkan peran Jusuf Kalla dengan Presiden Prabowo Subianto.

Unggahan ini cukup viral dengan ratusan tanda suka, komentar, dan dibagikan oleh pengguna lain. Tak sedikit warganet yang mempercayai klaim tersebut, meski sebagian lainnya mempertanyakan kebenarannya.

Fakta: Tidak Ada Bukti Negosiasi oleh Jusuf Kalla

Penelusuran terhadap klaim tersebut tidak menemukan satu pun sumber kredibel yang membenarkan adanya negosiasi Jusuf Kalla terkait kapal tanker Pertamina di Selat Hormuz.

Hasil pencarian menggunakan teknik reverse image juga tidak menunjukkan keterkaitan gambar yang beredar dengan peristiwa yang diklaim. Sebaliknya, hasil penelusuran mengarah pada pemberitaan yang berbeda konteks.

Salah satu sumber mengungkap bahwa pertemuan antara Jusuf Kalla dan Duta Besar Iran memang benar terjadi, namun tidak membahas soal kapal tanker. Pertemuan tersebut fokus pada perkembangan konflik di Iran serta peluang peran Indonesia dalam mendorong perdamaian.

Peran Resmi Ada di Kementerian Luar Negeri

Fakta lain mengungkap bahwa upaya diplomasi terkait situasi di Selat Hormuz dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, bukan oleh Jusuf Kalla secara pribadi.

Juru Bicara Kemlu RI, Vahd Nabyl Achmad Mulachela, menyatakan bahwa pihaknya melalui perwakilan di Teheran terus berkoordinasi dengan otoritas Iran guna memantau situasi terkini di Selat Hormuz.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan kapal berbendera Indonesia, termasuk dua kapal tanker milik Pertamina.

Dua Kapal Pertamina Masih Tertahan

Berdasarkan informasi yang beredar dari sumber kredibel, hingga 26 Maret 2026, dua kapal tanker milik Pertamina masih berada di kawasan Teluk Arab dan belum dapat melintasi Selat Hormuz.

Dua kapal tersebut adalah:

• Pertamina Pride

• Gamsunoro

Kapal Pertamina Pride diketahui berada di dekat Dammam, Arab Saudi, sementara Gamsunoro terdeteksi di perairan sekitar Kuwait dan Irak.

Pihak Pertamina melalui anak usahanya, Pertamina International Shipping, memastikan bahwa keselamatan kru dan kargo menjadi prioritas utama. Meski terjadi gangguan jalur pelayaran, kondisi ini disebut tidak berdampak signifikan terhadap pasokan energi nasional.

Klarifikasi Pertemuan Jusuf Kalla dan Dubes Iran

Pertemuan antara Jusuf Kalla dan Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Boroujerdi, memang terjadi pada awal Maret 2026. Namun, pembahasan dalam pertemuan tersebut tidak berkaitan dengan kapal tanker Pertamina.

Fokus utama diskusi adalah:

• Situasi konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel

• Dampak kemanusiaan, termasuk korban sipil

• Potensi peran Indonesia sebagai mediator perdamaian

Dalam pernyataannya, Jusuf Kalla juga menyampaikan bahwa Indonesia siap berperan aktif jika diminta untuk membantu proses penyelesaian konflik.

Kesalahan Informasi: “Selat Mormuz”

Selain klaim yang tidak berdasar, unggahan tersebut juga mengandung kesalahan penulisan lokasi. Disebutkan “Selat Mormuz”, padahal yang dimaksud adalah Selat Hormuz.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis perdagangan minyak dunia yang kerap menjadi pusat ketegangan geopolitik. Penutupan atau gangguan di wilayah ini dapat berdampak pada distribusi energi global.

Hoaks dan Dampaknya di Tengah Situasi Sensitif

Penyebaran informasi yang tidak akurat seperti ini berpotensi menyesatkan publik, terutama di tengah situasi geopolitik yang sedang memanas. Klaim tanpa dasar dapat memicu persepsi keliru terkait peran tokoh nasional maupun kondisi energi nasional.

Dalam konteks ini, penting bagi masyarakat untuk memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Sumber resmi dan media kredibel menjadi rujukan utama untuk memastikan kebenaran informasi. (nsp)