Gejolak Geopolitik Berdampak pada Harga BBM, DPR Dorong Percepatan Kendaraan Listrik

Jakarta, tvOnenews.com - Wakil Ketua Komisi XII DPR, Bambang Haryadi meminta pemerintah percepat pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Hal ini penting supaya Indonesia tidak terlalu bergantung dengan bahan bakar minyak (BBM).

Ia menjelaskan, saat ini subsidi energi oleh BUMN sudah mencapai Rp120 triliun setiap tahunnya. Porsi terbesar dari subsidi itu dipakai untuk konsumsi BBM jenis solar dan pertalite.

"Kondisi tersebut dinilai berisiko semakin membebani APBN apabila terjadi lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik di Timur Tengah," kata Bambang, Sabtu (4/4/2026).

Diketahui, saat ini gejolak geopolitik akibat perang di Asia Barat menyebabkan distribusi energi global terganggu karena Selat Hormuz ditutup.

Ditutupnya Selat Hormuz ini memicu harga minyak mentah melonjak. Bambang menuturkan, akibatnya hal ini memperbesar subsidi energi nasional.

Oleh karena itu, ia beranggapan bahwa penting untuk mendorong masyarakat lebih banyak menggunakan kendaraan listrik.

"Untuk itu, penting kebijakan jangka panjang untuk mengurangi ketergantungan pada BBM bersubsidi. Salah satu langkah strategis yang dinilai paling realistis adalah mempercepat adopsi kendaraan listrik," katanya menegaskan.

Sejauh ini, perkembangan infrastruktur kendaraan listrik memang menunjukkan kemajuan, yakni bertambahnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di sejumlah daerah.

Meski begitu, menurutnya pembangunan SPKLU akan lebih efektif jika tidak hanya bergantung pada negara. Ia menyarankan supaya seluruh mal dibuat SPKLU.

"Jika infrastrukturnya tersedia, minat akan tumbuh," kata dia lagi.

Jika dihitung dari biaya operasional, kendaraan listrik jauh lebih efisien. Pelaku industri mengatakan kepadanya bahwa biaya penggunaan kendaraan listrik Rp1.600 per kwh. Angka ini lebih rendah dibandingkan kendaraan berbahan bakar minyak.

“Ketika masyarakat mulai beralih, konsumsi BBM bersubsidi bisa ditekan dan beban APBN ikut berkurang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Komisi XII DPR akan mendorong disusunnya regulasi supaya bisa mempercepat adopsi kendaraan listrik, antara lain terkait insentif, pajak, dan dukungan fiskal lain.

Selain penting untuk keberlanjutan lingkungan, transisi energi juga diperlukan sebagai langkah mitigasi risiko terhadap harga energi global yang bisa saja melonjak akibat konflik geopolitik.