Pemprov Jabar Sebut Persoalan Izin SMK IDN Bogor Ada di Tiga Kampus, PBG Kampus Jonggol Palsu!

Bandung, tvOnenews.com - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat, Dedi Taufik buka suara terkait polemik SMK IDN Bogor.

Dedi mengungkapkan, persoalan izin tidak hanya terjadi di satu lokasi, melainkan di tiga kampus SMK IDN di wilayah Bogor, yakni di Jonggol, Sentul, dan Pamijahan.

"Ada beberapa hal yang harus kita clear-kan gitu terutama dalam hal penyelenggaraannya juga sudah ada berita acara yang kami kita buat gitu. Penyelenggaraan ini kita alihkan gitu ya untuk sementara waktu, tapi kita sambil menunggu proses kaitan dengan perizinan," kata Dedi.

Ia menegaskan, tahapan perizinan harus dimulai dari kepastian tata ruang, dilanjutkan dengan dokumen penting seperti Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), IMB, hingga Sertifikat Laik Fungsi (SLF). 

Namun hingga kini, Dedi mengatakan PBG SMK IDN belum dimiliki secara sah.

"Belum ada terbit PBG. belum ada isinya PBG. Sebenarnya sekolah yang di Jonggol itu sudah ada untuk kaitan perizinannya. Tapi PBG-nya kan Palsu. Nah, ini kan tadi konsekuensi hukum di sini," ucapnya.

Hal itu diperkuat Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Jabar, Yogi Gautama Jaelani, yang menyebut penghentian sementara izin merupakan langkah hukum yang sah.

"Jadi kami sudah lihat bahwa secara bukti dan fakta hukumnya bahwa ada ke kehilangan dasar legalitas dari dasar penerbitan perizinan. Seperti yaitu tidak adanya PBG dari pihak Kabupaten Bogor seperti itu," kata dia. 

Sementara Ketua Komite Sekolah Eko Prianto mengungkapkan, proses pengurusan PBG masih menjadi kendala utama yang harus segera diselesaikan.

"Mereka sudah mengurus PBG. Yang dari awal mungkin ada kekurangan, kita sudah lengkapi. Kita juga sudah ingin percepatan PBG. Syukur-syukur April izin itu terbit. Kalau April ini tidak kelar, akan ada efek di bulan Mei itu. Nanti mungkin kita tidak akan mendapatkan ijazah IDN, ijazah yang selama ini kita banggakan, dengan kualitas dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain," terangnya.

Wali Murid Harap Ijazah SMK IDN Terbit

Sementara Koordinator Wali Murid Kelas XII, Sri Malahayati mengatakan, persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan menyangkut kepastian masa depan siswa.

"Terutama untuk yang kelas XII, yang saat ini sudah di ujung-ujung masa pendidikan dan juga yang kedua, adalah keberlanjutan kegiatan belajar mengajar untuk Kelas X dan XI. Hal itu yang kami utamakan dalam perjuangan ini," ujarnya.

Waktu menjadi faktor krusial. Target penyelesaian izin harus tercapai sebelum batas akhir (cut off) penerbitan ijazah pada awal Mei.

"Jadi mudah-mudahan nanti tanggal 5 Mei, sebelum cut off, ijazah itu semua hal yang tadi diakselerasi itu bisa terselesaikan, sehingga ada sebuah kepastian bagi para siswa terutama kelas XII, terhadap ijazah mereka adalah ijazah SMK IDN, karena itulah portofolio pendidikan mereka selama ini," ucapnya.

Sri menegaskan, identitas ijazah bukan hal sepele. Jika siswa dipaksa menerima ijazah dari sekolah lain, maka itu berarti menghapus rekam jejak pendidikan yang telah mereka bangun selama ini.

"Itulah yang tadi kami sangat tekankan, ketika pindah atau ijazahnya bukan ijazah IDN, itu kan berarti ada sebuah ketidakpastian yang didapatkan oleh para siswa. Nah, ini keadilan yang kami kejar di sini. Jadi tentu akan mengecewakan ya kalau nanti bulan Mei nanti, ternyata enggak terkejar untuk cut off ijazah SMK IDN ini," katanya.

Apalagi, SMK IDN Boarding School dikenal memiliki akreditasi A dan reputasi kuat di bidang pendidikan berbasis teknologi, yang menjadi nilai tambah bagi lulusan.

"Jadi ini menjadi sebuah dorongan buat kita untuk memprioritaskan, mudah-mudahan akselerasi yang tercapai," harapnya. (cep/muu)