Sengketa Lahan KAI di Tanah Abang Mencekam, Hercules dan GRIB Jaya Gugat Menteri, Gubernur Jakarta hingga Polda

"Kami juga anak negara, yang kami bela juga adalah anak negara yang berjuang sudah bertahun-tahun. Seperti Ketua Umum (Hercules) mengatakan, kalau ini punya negara, kami kasih dan kami tetap terdepan mendukung program pemerintah," tegasnya.

Hercules Tepis Klaim Tanah Milik Negara

Sementara, Hercules menepis pernyataan dilontarkan Maruarar Sirait. Menteri PKP sebelumnya menyebut lahan di bongkaran itu merupakan milik negara.

Hercules menegaskan, lahan yang disengketakan adalah milik Sulaeman Effendi selaku ahli waris. Ia membantah klaim lahan tersebut milik PT KAI.

"Saya puluh-puluhan tahun di sini. Tanah ini bukan punya kereta api," ucap Hercules.

Adapun lahan tersebut, ia mengaku pernah disewa pihak swasta. Tujuannya untuk penggunaan usaha PT Aneka Beton.

Ia menambahkan, penyewaan tersebut berstatus Hak Pengelolaan Lahan (HPL) sampai 2017. Seusai itu, pemilik asal kembali memegang lahan dan ahli waris menguasai secara fisik.

Ia memberikan tantangan kepada KAI dan pemerintah. Setidaknya menampilkan bukti kepemilikan lahan tersebut milik negara, mulai dari hak pakai, HPL, serta asal-usulnya.

Hercules menegaskan, GRIB Jaya siap meninggalkan dan mengosongkan lahan. Hal ini berlaku apabila negara mempunyai bukti kuat secara otentik.

Diketahui, polemik ini bermula dari kedatangan Maruarar Sirait melakukan pengecekan lahan tersebut. Menteri Ara langsung memberikan pernyataan bahwa lahan itu milik negara.

Maruarar menjelaskan alasan kedatangannya. Hal ini sebagai mewujudkan tujuan Presiden Prabowo Subianto membangun 1.000 unit rumah susun untuk hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Saya datang kesini baik-baik, punya itikad baik terbuka. Saya jelaskan siapa saya. Tujuan saya mau membangun untuk rumah rakyat di sini. Jadi bukan untuk pengembang-pengembang dan sebagainya," kata Maruarar Sirait saat berdebat dengan Hercules.

(hap)