Warga Jabar Siap-siap, Gubernur KDM Desak Pengelola Kawasan Industri Wajib Bangun Apartemen untuk Para Buruh

Ia merincikan setidaknya bisa melalui DPR RI hingga program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dengan berbunga rendah.

Dedi Mulyadi Singgung Hunian untuk Pekerja Industri

Kemudian, Dedi Mulyadi menyoroti hunian untuk para pekerja. Hal ini sebagai langkah penting menggencarkan peralihan ke hunian vertikal.

Mantan anggota DPR RI ini mempunyai alasan tengah memfokuskan hunian vertikal. Sebab, kondisi sekarang berada di ambang keterbatasan lahan di Jabar.

"Kita tidak bisa lagi terus mengandalkan pengalihfungsian lahan sawah atau kebun menjadi pemukiman horizontal karena tanah semakin sempit," terangnya dengan tegas.

Di momen sebelumnya, KDM juga berbicara proyek apartemen Meikarta. Langkah ini bentuk transformasi ke hunian vertikal berbasis subsidi.

Seluas sekitar 10-20 hektare di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi untuk pembangunan apartemen subsidi. Program ini menyasar pada MBR dan para buruh di kawasan industri Bekasi.

Bahkan, KDM juga memperhatikan secara serius terkait penyebutan hunian yang layak dari pemerintah. Setidaknya pelabelan "rumah susun" diganti menjadi "apartemen".

KDM pun menekankan pengelola atau pengembang kawasan industri membangun apartemen. Nantinya, proyek hunian vertikal ini dapat digunakan oleh para karyawan.

Ia akan memperintahkan Sekretaris Daerah (Sekda). Nanti, ia mendesak agar persiapan Peraturan Gubernur terkait pengelola kawasan industri menyediakan apartemen berjalan dengan baik.

"Setiap kawasan industri harus menghitung jumlah karyawannya dan menyediakan hunian di dalam kawasan tersebut," pesannya.

Selain untuk karyawan dan MBR, Dedi Mulyadi berpendapat terkait manfaat dari kebijakan ini. Baginya, keputusan ini guna meningkatkan efisiensi transportasi.

Ia menambahkan, kebijakan ini juga mampu mempertahankan stabilitas sosial. Hal ini diharapkan terus berjalan di sekitar kawasan industri.

Dengan adanya apartemen subsidi, para buruh mudah berangkat kerja. Mereka tidak membutuhkan perjalanan jauh yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

Tak hanya itu, kebijakan ini mampu meminimalisir pergeseran budaya. Penyebabnya lantaran padatnya arus migrasi pekerja.

"Sistem satu kompleks, efisiensi tercapai dan tatanan budaya lokal di sekitar kawasan industri masih terjaga baik," tukasnya.

(hap)