Warga Jabar Siap-siap, Gubernur KDM Desak Pengelola Kawasan Industri Wajib Bangun Apartemen untuk Para Buruh

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi (KDM) membagikan kabar baik. Ia berbicara langkah strategis yang dipersiapkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Tak hanya itu, KDM juga menargetkan para kelas pekerja atau buruh industri. Tujuannya untuk mempercepat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar melakukan penanganan perumahan.

KDM membutuhkan langkah strategisnya cepat terealisasikan. Ia meluncurkan aplikasi digital guna pengajuan bantuan huni yang layak.

KDM memahami banyak keresahan yang dialami masyarakat Jabar. Mereka sulit mengikuti program bantuan mengatasi rumah tidak layak huni (rutilahu).

"Saya enggan mendengar lagi ada keluhan viral di media sosial terkait rumah roboh tapi belum tertangani," ujar KDM di SMA 1 Katapang, Kabupaten Bandung, Senin (13/4/2026).

KDM Fungsikan Digitalisasi

KDM sempat bertemu dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara). Ia mengadu masih banyak warga tidak bisa dapat program bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu).

Kebanyakan dari mereka terbentur birokrasi. Tak sedikit masyarakat Jabar sama sekali tidak mempunyai akses politik.

Di balik itu, proses akses program ini membutuhkan beberapa tahap maupun alur birokrasi. Mulai dari mendapat usulan kepala desa (Kades) hingga Pemprov Jabar.

Untuk itu, pria bernama Dedi Mulyadi ini menyampaikan aspirasi salah satu langkahnya berbasis digital. Ia meluncurkan aplikasi "Imah Aing" untuk mengatasi permasalahan ini.

Selain itu, aplikasi Imah Aing mewujudkan langkah Menteri Ara. Mantan Bupati Purwakarta ini mengapresiasi tujuan yang digencarkan Kementerian PKP.

Di momen itu, KDM membahas tiga poin penting, beberapa di antaranya bedah rumah, pembangunan rumah subsidi, serta pengembangan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Melalui langkah ini, Kementerian PKP aktif bersosialisasi tentang program subsidi perumahan, terkhusus di Jabar. Hal ini sebagai upaya dalam mengatasi rutilahu.

"Melalui aplikasi ini, rakyat bisa mengakses langsung usulan perumahan sehingga penanganannya lebih terprogram dan cepat," jelasnya.

Ia menambahkan terkait manfaat dari aplikasi ini. Kata dia, bantuan perumahan disalurkan melalui dua jalur aspirasi penting.

Ia merincikan setidaknya bisa melalui DPR RI hingga program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan dengan berbunga rendah.

Dedi Mulyadi Singgung Hunian untuk Pekerja Industri

Kemudian, Dedi Mulyadi menyoroti hunian untuk para pekerja. Hal ini sebagai langkah penting menggencarkan peralihan ke hunian vertikal.

Mantan anggota DPR RI ini mempunyai alasan tengah memfokuskan hunian vertikal. Sebab, kondisi sekarang berada di ambang keterbatasan lahan di Jabar.

"Kita tidak bisa lagi terus mengandalkan pengalihfungsian lahan sawah atau kebun menjadi pemukiman horizontal karena tanah semakin sempit," terangnya dengan tegas.

Di momen sebelumnya, KDM juga berbicara proyek apartemen Meikarta. Langkah ini bentuk transformasi ke hunian vertikal berbasis subsidi.

Seluas sekitar 10-20 hektare di kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi untuk pembangunan apartemen subsidi. Program ini menyasar pada MBR dan para buruh di kawasan industri Bekasi.

Bahkan, KDM juga memperhatikan secara serius terkait penyebutan hunian yang layak dari pemerintah. Setidaknya pelabelan "rumah susun" diganti menjadi "apartemen".

KDM pun menekankan pengelola atau pengembang kawasan industri membangun apartemen. Nantinya, proyek hunian vertikal ini dapat digunakan oleh para karyawan.

Ia akan memperintahkan Sekretaris Daerah (Sekda). Nanti, ia mendesak agar persiapan Peraturan Gubernur terkait pengelola kawasan industri menyediakan apartemen berjalan dengan baik.

"Setiap kawasan industri harus menghitung jumlah karyawannya dan menyediakan hunian di dalam kawasan tersebut," pesannya.

Selain untuk karyawan dan MBR, Dedi Mulyadi berpendapat terkait manfaat dari kebijakan ini. Baginya, keputusan ini guna meningkatkan efisiensi transportasi.

Ia menambahkan, kebijakan ini juga mampu mempertahankan stabilitas sosial. Hal ini diharapkan terus berjalan di sekitar kawasan industri.

Dengan adanya apartemen subsidi, para buruh mudah berangkat kerja. Mereka tidak membutuhkan perjalanan jauh yang berpotensi menimbulkan kemacetan.

Tak hanya itu, kebijakan ini mampu meminimalisir pergeseran budaya. Penyebabnya lantaran padatnya arus migrasi pekerja.

"Sistem satu kompleks, efisiensi tercapai dan tatanan budaya lokal di sekitar kawasan industri masih terjaga baik," tukasnya.

(hap)