Koper Haji Telat Lagi, DPR Emosi: Jangan Jadi Permainan, Ini Urusan Jemaah!

Jakarta, tvOnenews.com - Distribusi koper jemaah haji 2026 kembali menuai polemik. Keterlambatan yang terjadi memicu kemarahan DPR RI, yang menilai persoalan ini tidak boleh terus berulang setiap tahun dan berpotensi merugikan calon jemaah.

Menteri Haji dan Umrah RI, Mochammad Irfan Yusuf, mengakui distribusi koper hingga pertengahan April belum sepenuhnya rampung. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (14/4/2026).

Distribusi Belum Tuntas, Target Selesai 17 April

Dalam paparannya, Irfan menyebut progres distribusi koper masih berbeda antara maskapai pengangkut jemaah.

Berikut capaian distribusi koper:

• Saudi Arabian Airlines: 74,1%

• Garuda Indonesia: 50,8%

Sementara itu, sisa koper ditargetkan sudah diterima jemaah paling lambat 17 April 2026.

“Kami menargetkan seluruh koper sudah berada di tangan jemaah paling lambat 17 April,” ujar Irfan.

Pemerintah Turunkan Tim, Kirim Surat Peringatan

Menanggapi keterlambatan ini, pemerintah mengaku telah mengambil langkah cepat. Kementerian Haji dan Umrah telah melayangkan surat peringatan kepada pihak terkait serta menurunkan tim asistensi untuk mempercepat distribusi.

Salah satu titik perhatian berada pada perusahaan penyedia koper di Bogor, yang disebut menjadi salah satu penyebab tersendatnya distribusi.

“Kami sudah kirim surat peringatan dan menurunkan tim untuk memantau langsung, termasuk mendatangi perusahaan penyedia di Bogor,” jelas Irfan.

Langkah ini diharapkan dapat mempercepat proses distribusi agar tidak mengganggu persiapan keberangkatan jemaah.

DPR Geram: Jangan Sampai Jadi Permainan

Namun, penjelasan pemerintah tidak sepenuhnya meredam kritik DPR. Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, secara terbuka meluapkan kekesalannya.

Ia menilai persoalan koper haji selalu berulang setiap tahun, sehingga memunculkan dugaan adanya masalah sistemik dalam pengadaan.

“Terkait koper, jangan lagi jadi permainan. Ini urusan jemaah,” tegas Selly.

Pernyataan tersebut menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan logistik haji, yang menyangkut kepentingan jutaan masyarakat.

Usul Pengadaan Dialihkan ke Kementerian

Selly juga mengusulkan agar proses pengadaan koper tidak lagi melibatkan pihak maskapai, melainkan langsung ditangani oleh kementerian terkait.

Menurutnya, skema tersebut dinilai lebih sederhana dan memungkinkan distribusi lebih cepat hingga ke daerah.