news

Daerah

Bola

Sport

Gaya Hidup

Video

Tvone

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.
Sumber :
  • Abdul Gani Siregar/tvOnenews

Gaji ke-13 PNS Terancam Dipangkas Imbas Subsidi Energi? Menkeu Buka Suara, Pemerintah Masih Hitung Ulang

Isu gaji ke-13 PNS subsidi energi dipotong 25 persen ramai dibahas. Pemerintah beri penjelasan, pencairan tetap dijadwalkan Juni 2026.
Rabu, 15 April 2026 - 13:54 WIB
Reporter:
Editor :

Dalam konteks ini, gaji ke-13 PNS subsidi energi ikut masuk dalam radar evaluasi. Pemerintah mempertimbangkan berbagai skenario agar tetap mampu memenuhi kewajiban kepada ASN tanpa mengorbankan kesehatan fiskal negara.

Namun demikian, pemerintah juga menyadari bahwa gaji ke-13 memiliki fungsi penting, terutama untuk mendukung kebutuhan pendidikan keluarga ASN.

Airlangga Pastikan Gaji ke-13 Tetap Cair Juni 2026

Di tengah kekhawatiran tersebut, kabar lebih menenangkan datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Ia memastikan bahwa gaji ke-13 PNS subsidi energi tetap akan dicairkan sesuai jadwal, yakni pada Juni 2026.

“Saya garis bawahi THR tidak sama dengan gaji ke-13, biasa diberikan di bulan Juni,” tegasnya.

Kepastian ini menjadi angin segar bagi para ASN yang sempat resah akibat isu pemotongan. Dengan demikian, pencairan gaji ke-13 PNS subsidi energi tetap masuk dalam agenda belanja negara tahun ini.

Siapa Saja Penerima Gaji ke-13?

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2026, penerima gaji ke-13 PNS subsidi energi meliputi:

  • Pegawai Negeri Sipil (PNS)

  • Calon PNS (CPNS)

  • Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

  • Prajurit TNI

  • Anggota Polri

  • Pejabat negara

Kebijakan ini menunjukkan bahwa gaji ke-13 PNS subsidi energi bukan hanya menyasar ASN, tetapi juga mencakup seluruh aparatur negara.

ASN Diminta Tunggu Keputusan Resmi

Meski jadwal pencairan sudah dipastikan, besaran nominal gaji ke-13 PNS subsidi energi masih menunggu hasil kajian pemerintah.

Para ASN diimbau untuk tidak langsung mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama terkait isu pemotongan. Pemerintah menegaskan bahwa setiap kebijakan akan diumumkan secara resmi setelah melalui pertimbangan matang.

Dalam situasi ini, transparansi menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya terhadap kebijakan yang menyangkut kesejahteraan ASN. (nsp)

Berita Terkait

1
2
Tampilkan Semua

Topik Terkait

Saksikan Juga

01:54
02:46
02:27
01:05
05:53
13:20

Viral