Purbaya Angkat Bicara Dituding Kelola APBN Ugal-ugalan Hingga Ganggu Stabilitas Nilai Tukar, Langsung Dibantah Keras!

Jakarta, tvOnenews.com — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah keras berbagai tudingan yang menyebut pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 dilakukan secara ugal-ugalan hingga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi dan nilai tukar rupiah. 

Sebaliknya, pemerintah mengklaim kondisi fiskal justru semakin kuat, tercermin dari membaiknya keseimbangan primer, lonjakan penerimaan pajak, serta defisit yang tetap terkendali.

Hingga 31 Mei 2026, APBN mencatat surplus keseimbangan primer sebesar Rp58,6 triliun. Angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan posisi April 2026 yang masih berada di kisaran Rp28 triliun. 

“Yang penting lagi di sini surplus keseimbangan primernya Rp58,6 triliun, sudah positif lagi. Artinya anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” kata Purbaya saat Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6/2026).

Menurut dia, perbaikan tersebut menjadi sinyal bahwa kondisi fiskal pemerintah bergerak ke arah yang lebih sehat di tengah meningkatnya kebutuhan belanja negara.

“Dibanding bulan April, kalau dilihat itu keseimbangan primernya cuma 28 sekarang 58,6,” ujarnya.

Pernyataan itu sekaligus menjadi respons terhadap berbagai kritik yang belakangan mengaitkan kebijakan fiskal pemerintah dengan pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya tekanan terhadap pasar keuangan.

“Di situ menunjukkan bahwa anggaran kita bagus, yang bilang ugal-ugalan atau Purbaya membuat anggaran yang kacau sehingga mengganggu stabilitas nilai tukar, saya agak bingung dari mana? Dari sini bagus semua. Pajaknya naik, defisitnya terjaga,” tegasnya.

Data APBN menunjukkan pendapatan negara hingga Mei 2026 mencapai Rp1.185 triliun atau tumbuh 19,1 persen secara tahunan. Kinerja tersebut ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp958,2 triliun yang meningkat 18,9 persen.

Kontributor terbesar berasal dari penerimaan pajak yang mencapai Rp834,4 triliun atau melonjak 22,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp123,8 triliun atau tumbuh 0,7 persen. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp226,4 triliun atau naik 19,9 persen.

Di sisi lain, pemerintah terus mempercepat belanja untuk mendukung program prioritas dan menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Realisasi belanja negara mencapai Rp1.365,4 triliun atau tumbuh 34,4 persen secara tahunan.

Belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.059,3 triliun atau melonjak 52,6 persen. Rinciannya, belanja kementerian/lembaga terealisasi Rp517,7 triliun atau tumbuh 58,9 persen, sedangkan belanja non-kementerian/lembaga mencapai Rp541,6 triliun atau meningkat 47 persen. 

Transfer ke daerah tercatat Rp306,1 triliun, turun 4,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski belanja tumbuh lebih cepat dibandingkan pendapatan, posisi fiskal masih berada dalam koridor yang aman. Defisit APBN hingga akhir Mei tercatat sebesar Rp180,4 triliun atau sekitar 0,70 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), jauh di bawah batas yang ditetapkan dalam APBN 2026.

Sementara itu, realisasi pembiayaan anggaran mencapai Rp379,4 triliun atau 55,1 persen dari target tahunan, tumbuh 16,2 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Purbaya menegaskan capaian tersebut menunjukkan fundamental fiskal Indonesia tetap kuat dan terkendali.

“Jadi kondisi fiskal amat baik, pak wamen, pak dirjen-dirjen memastikan itu terjadi,” kata Purbaya. (agr/cmi)