Berharap Ada Penyempurnaan, Golkar Desak RUU Pemilu Segara Dibahas DPR RI

Jakarta, tvOnenews.com - Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Sarmuji mendesak pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu segera dimulai. 

Ia mengingatkan, keterlambatan pengesahan aturan justru bisa mengganggu tahapan awal Pemilu yang seharusnya berjalan dalam waktu dekat.

“Kalau memang mau ada perubahan ya sebaiknya memang segera dimulai pembahasannya,” kata Sarmuji di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/4/2026). 

Menurutnya tahapan Pemilu tidak bisa menunggu terlalu lama, terutama proses rekrutmen penyelenggara yang dijadwalkan dimulai akhir tahun ini.

“Karena tahapan pemilu itu seharusnya sudah dimulai pada akhir tahun ini, yaitu tahapan untuk merekrut penyelenggara pemilu. Ya, kan enggak mungkin dilakukan rekrutmen penyelenggara pemilu tanpa undang-undangnya selesai,” tegasnya.

Sarmuji menilai, jika pemerintah dan DPR memang berniat merevisi undang-undang, maka waktunya sudah sangat mendesak. 

Jika tidak, tahapan Pemilu berpotensi dipaksakan menyesuaikan kondisi.

“Kalau memang mau undang-undang ini diubah, ya harus segera kita mulai pembicaraannya,” ujarnya.

Meski begitu, Golkar tidak mempersoalkan apakah UU Pemilu akan direvisi atau tidak. Namun, ia berharap tetap ada perbaikan dalam sistem yang ada.

“Bagi Golkar sih, kita siap saja, enggak diubah juga enggak apa-apa, diubah juga bagus. Tapi tentu saja kita berharap ada penyempurnaan-penyempurnaan,” katanya.

Sarmuji juga membuka kemungkinan adanya penyesuaian tahapan jika pembahasan molor dari target.

“Kalau nggak tahun ini, berarti akan ada pemampatan, akan ada jadwal yang mungkin diubah dalam proses tahapan pemilu,” ucapnya.

Saat ditanya alasan pembahasan RUU Pemilu belum juga dimulai, Sarmuji menyebut ada sejumlah faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah, termasuk kondisi nasional.

“Kita sekarang lagi menghadapi masalah yang tidak mudah, ada ketahanan energi yang harus diamankan sehingga harus fokus ke sana. Bisa jadi hal-hal itu menjadi pertimbangan,” jelasnya.

Di sisi lain, ia memastikan Golkar tetap mendorong agar pembahasan segera dilakukan jika revisi dianggap perlu.

“Tapi kalau dari Fraksi Partai Golkar memang kalau mau diubah sebaiknya segera dilakukan pembahasan,” tegasnya.(rpi/raa)