Pungutan Pajak Toko Online di E-Commerce Segera Berlaku, DJP Beri Bocoran

Nganjuk, tvOnenews.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memastikan kesiapan penuh untuk menerapkan kebijakan pajak bagi toko online di e-commerce. Namun hingga kini, eksekusinya masih tertahan dan menunggu keputusan final dari Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menegaskan, bahwa secara teknis, seluruh perangkat sudah disiapkan. Tinggal menunggu lampu hijau dari pimpinan. “Itu (implementasi) kita masih menunggu arahan dari yang menandatangani PMK-nya. Kalau kita selalu siap-siap terus, begitu kata Beliau (Menkeu) mulai, ya kita mulai,” kata Inge dalam kunjungan kerja di Nganjuk, Jawa Timur, dikutip Jumat (17/4/2026). Meski peluang penerapan tahun ini terbuka, DJP belum berani memastikan waktu pasti pelaksanaan. Pemerintah memilih berhati-hati, mengingat kebijakan ini menyasar sektor yang menyentuh jutaan pelaku usaha digital di Indonesia. Di balik penundaan itu, DJP menegaskan proses penyusunan aturan bukan dilakukan secara sepihak. Komunikasi dengan pelaku industri e-commerce disebut telah berlangsung intensif sejak awal perumusan kebijakan. “Sudah berkali-kali (komunikasi). Sebetulnya pada saat PMK itu dibuat, itu kan setahun lalu PMK-nya. Kita sudah meaningful participation dengan berbagai asosiasi sebetulnya, dengan para pelaku e-commerce, dengan berbagai macam platform,” jelas Inge. Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Dalam beleid tersebut, marketplace ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 0,5 persen dari omzet pedagang dalam negeri yang bertransaksi di platform mereka. Namun, implementasi aturan ini masih ditahan. Pemerintah menimbang dampaknya secara luas terhadap ekosistem digital, termasuk pelaku UMKM yang mendominasi perdagangan online. Sebelumnya, Menkeu Purbaya memberi sinyal bahwa kebijakan ini baru akan dijalankan jika kondisi ekonomi, khususnya pada kuartal II-2026, dinilai cukup stabil. Dengan pertimbangan tersebut, pemerintah tidak ingin gegabah mengambil langkah yang berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi digital yang tengah tumbuh pesat. “Tapi memang karena ini berpengaruh terhadap hajat hidup orang banyak mungkin, sehingga ini dipertimbangkan pemerintah. Tapi bagaimana keputusan Pak Menteri, kita tunggulah,” tutur Inge. Kini, arah kebijakan pajak e-commerce sepenuhnya berada di tangan Menteri Keuangan. Saat keputusan diteken, DJP memastikan sistem siap berjalan dan dunia marketplace Indonesia akan memasuki babak baru pengawasan pajak. (agr)

Pungutan Pajak Toko Online di E-Commerce Segera Berlaku, DJP Beri Bocoran

Berita Terkait

Purbaya akan Potong Anggaran Program MBG 2026, SPPG akan Diawasi Langsung Kemenkeu: Kalau Gak Bener, Tutup Saja

Purbaya Tempatkan Lagi Dana Rp400 Triliun ke Bank Himbara: Likuiditasnya Mulai Kekeringan

Purbaya Bidik Dana US$1 Miliar dari Panda Bonds yang Dijual di China

Meski Punya Keluhan, Purbaya Pastikan Kepercayaan Pemerintah China ke RI Tetap Terjaga

Topik Terkait

Pajak

Toko Online

E Commerce

Marketplace

Djp

Purbaya Yudhi Sadewa

Saksikan Juga

4 ASN Wanita Laporkan Kasatpol PP Kota Bekasi Atas Dugaan Pelecehan

Terjerat Utang Bank Keliling, Ibu di Tangerang Tega Jual Anak Kandung

Skandal Perselingkuhan Bill Gates Jadi Senjata Epstein Buat Memeras

Sosok Pria Tertangkap CCTV Mengemudikan Mobil Dinas ASN yang Tewas

Polisi Pamerkan Barang Bukti Penyekapan dan Penganiayaan YTR

Bisnis Gelap Senjata Api Modifikasi di Bekasi Terbongkar, Satu Pelaku Ditangkap

Viral

Dedi Mulyadi

Kdm

Kpk

Prabowo Subianto

Jakarta