Target 7 Pekan, Pemerintah Siap Ambil Alih Proyek PSEL Jika Mangkrak

Jakarta, tvOnenews.com - Pemerintah pusat mempercepat penyelesaian proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) secara signifikan. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan proyek strategis ini harus rampung dalam waktu tujuh pekan. Jika target tersebut tidak tercapai, pemerintah pusat siap mengambil alih pengerjaan dari daerah.

Langkah ini menjadi bagian dari respons cepat terhadap persoalan sampah nasional yang dinilai semakin mendesak dan membutuhkan solusi konkret dalam waktu singkat.

Perintah Langsung Presiden, Target Dipangkas Drastis

Zulhas menyebut percepatan ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Awalnya, proyek PSEL dirancang dalam jangka panjang hingga 11 tahun. Namun dalam praktiknya, capaian proyek dinilai sangat minim.

Dalam kurun waktu tersebut, hanya dua proyek yang berhasil terealisasi. Bahkan, dari jumlah itu, tidak semuanya berjalan optimal. Kondisi ini mendorong pemerintah melakukan evaluasi besar-besaran terhadap pola pengembangan proyek.

Target kemudian dipangkas menjadi enam bulan. Namun, Presiden kembali meminta percepatan lebih agresif hingga akhirnya ditetapkan hanya tujuh pekan.

Tiga Wilayah Jadi Prioritas Awal

Sebagai langkah awal, percepatan proyek difokuskan pada tiga wilayah strategis, yakni:

• Kota Bekasi

• Bogor Raya

• Denpasar

Ketiga wilayah ini telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Usaha Pengembangan dan Pengelola (BUPP) PSEL.

Adapun mitra yang terlibat dalam proyek ini meliputi:

• Bekasi: PT Wangneng Bekasi Environment Nusantara

• Bogor Raya: PT Weiming Nusantara Bogor New Energy

• Denpasar Raya: PT Weiming Nusantara Bali New Energy

Kolaborasi ini diharapkan mampu mempercepat implementasi teknologi pengolahan sampah berbasis energi listrik secara lebih terintegrasi.

Ancaman Ambil Alih Jika Proyek Tersendat

Pemerintah tidak hanya menetapkan target ambisius, tetapi juga memberikan peringatan tegas. Zulhas menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak akan ragu mengambil alih proyek jika dalam tujuh minggu tidak ada progres signifikan.

Instruksi ini juga diikuti dengan permintaan kepada seluruh kepala daerah—gubernur, bupati, hingga wali kota—untuk terlibat langsung dalam pengawasan proyek.

Peran aktif pemerintah daerah dinilai krusial agar proyek tidak kembali mengalami keterlambatan seperti sebelumnya.