- Istimewa
Dari Arsitek APBN ke Kursi Panas: Profil dan Kekayaan Luky Alfirman yang Dicopot dari Jabatannya di Kemenkeu
Jakarta, tvOnenews.com - Nama Luky Alfirman menjadi sorotan publik setelah beredar kabar pencopotan dirinya dari posisi strategis sebagai Direktur Jenderal Anggaran di Kementerian Keuangan Republik Indonesia per 22 April 2026.
Di tengah isu perombakan pejabat eselon I oleh Purbaya Yudhi Sadewa, sosok Luky Alfirman kembali diperbincangkan, bukan hanya karena jabatannya, tetapi juga rekam jejak panjang dan kekayaannya yang mencapai puluhan miliar rupiah.
Profil Luky Alfirman: Akademisi yang Jadi Arsitek Fiskal
Profil Luky Alfirman menunjukkan kombinasi kuat antara latar belakang akademik dan pengalaman birokrasi. Luky Alfirman merupakan lulusan:
-
Sarjana Teknik Industri dari Institut Teknologi Bandung
-
Master of Arts (MA) in Economics
-
PhD in Economics dari University of Colorado Boulder
Dengan latar pendidikan tersebut, Luky Alfirman dikenal sebagai teknokrat yang memahami detail kebijakan fiskal hingga ke level strategis.
Profil Luky Alfirman juga menunjukkan bahwa ia bukan sekadar birokrat, melainkan ekonom yang aktif dalam perumusan kebijakan makro dan APBN.
Perjalanan Karier Luky Alfirman di Kemenkeu
Perjalanan karier Luky Alfirman dimulai sejak 1 Maret 1995 di Kementerian Keuangan. Sejak saat itu, karier Luky Alfirman terus menanjak melalui berbagai posisi penting.
Beberapa jabatan strategis dalam karier Luky Alfirman antara lain:
-
Kepala Subdirektorat Potensi Perpajakan
-
Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
-
Kepala Kantor Pajak Pratama Jakarta Kebayoran Lama
-
Kepala Pusat Kebijakan APBN
-
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
-
Staf Ahli Bidang Kebijakan Penerimaan Negara
Tak hanya itu, karier Luky Alfirman juga mencakup posisi elite di level nasional, seperti:
-
Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR)
-
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
-
Direktur Jenderal Anggaran (posisi terakhir sebelum isu pencopotan)
Profil Luky Alfirman semakin kuat ketika ia dipercaya menjadi anggota Dewan Komisioner ex-officio di Lembaga Penjamin Simpanan serta komisaris di Bank Mandiri.
Perjalanan karier Luky Alfirman ini menunjukkan konsistensi dalam mengelola kebijakan fiskal, baik dari sisi pembiayaan, transfer daerah, hingga perencanaan anggaran negara.
Gaya Kepemimpinan Luky Alfirman
Dalam berbagai kesempatan, Luky Alfirman mengungkapkan bahwa gaya kepemimpinannya dipengaruhi oleh hobi bermain basket.
Bagi Luky Alfirman, prinsip kerja tim, strategi, dan kecepatan membaca situasi menjadi kunci dalam mengelola APBN yang kompleks.
Gaya ini membuat Luky Alfirman dikenal sebagai sosok yang:
-
Kolaboratif
-
Strategis
-
Berorientasi jangka panjang
Kekayaan Luky Alfirman Tembus Rp52 Miliar
Selain profil dan karier, kekayaan Luky Alfirman juga menjadi perhatian. Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) per Februari 2025, total kekayaan Luky Alfirman mencapai:
-
Rp52.209.094.956 (Rp52,2 miliar)
Rincian kekayaan Luky Alfirman meliputi:
Tanah dan Bangunan (Rp11 miliar):
-
Jakarta Selatan dan Bandung
Alat Transportasi (Rp640 juta):
-
Honda Jazz (2012)
-
Honda Accord (2013)
-
Toyota Avanza (2023)
-
Honda City (2014)
Harta Bergerak Lainnya:
-
Rp203 juta
Surat Berharga:
-
Rp14,97 miliar
Kas dan Setara Kas:
-
Rp24,77 miliar
Harta Lainnya:
-
Rp612 juta
Komposisi kekayaan Luky Alfirman menunjukkan dominasi pada aset likuid dan surat berharga, mencerminkan profil sebagai pejabat dengan literasi finansial tinggi.
Luky Alfirman di Tengah Isu Pencopotan
Di tengah tekanan fiskal, beban subsidi, dan ketidakpastian penerimaan negara, nama Luky Alfirman disebut dalam isu evaluasi kinerja pejabat tinggi Kemenkeu.
Isu yang berkembang menyebut adanya perbedaan strategi atau “beda mazhab” dalam pengelolaan fiskal.
Meski belum ada pernyataan resmi detail, dinamika ini menempatkan Luky Alfirman sebagai salah satu figur kunci dalam perdebatan arah kebijakan APBN 2026.
Dengan rekam jejak panjang, profil kuat, serta kekayaan yang transparan, Luky Alfirman tetap menjadi salah satu teknokrat penting dalam sejarah pengelolaan fiskal Indonesia—terlepas dari dinamika jabatan yang tengah terjadi. (nsp)