KPK Periksa Dirjen Integrasi Transportasi Kemenhub, Kasus Suap Proyek Rel Kian Melebar

Jakarta, tvOnenews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Terbaru, KPK memanggil Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Kemenhub, Mohamad Risal Wasal, sebagai saksi.

Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (23/4/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa Risal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Perkeretaapian periode 2022–2025.

“Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK atas nama MRW,” ujar Budi kepada wartawan.

Peran Saat Menjabat Dirjen Perkeretaapian

KPK mendalami keterangan Risal terkait proyek-proyek perkeretaapian yang kini menjadi sorotan dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Posisi strategis yang pernah diemban Risal sebagai Dirjen Perkeretaapian dinilai penting untuk mengurai dugaan praktik suap yang terjadi dalam sejumlah proyek infrastruktur rel.

Selain Risal, KPK juga memanggil dua saksi lain, yakni DHK selaku Staf Direktur Prasarana Perkeretaapian Kemenhub dan NYW yang menjabat sebagai Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Surabaya periode Maret 2023 hingga Juni 2024.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, NYW diketahui merupakan Nurhadi Unggul Wibowo yang kini menjabat sebagai Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan.

Berawal dari OTT di Semarang

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah. Saat ini, unit tersebut telah berubah nama menjadi BTP Kelas I Semarang.

Dari OTT tersebut, KPK mengungkap dugaan praktik suap yang melibatkan sejumlah pihak dalam proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api. Temuan awal itu kemudian berkembang menjadi penyidikan besar yang mencakup berbagai proyek strategis di sejumlah wilayah.

Jumlah Tersangka Terus Bertambah

Seiring berjalannya proses penyidikan, jumlah pihak yang ditetapkan sebagai tersangka terus bertambah. Pada tahap awal, KPK menetapkan 10 orang sebagai tersangka yang langsung dilakukan penahanan.

Namun hingga 20 Januari 2026, jumlah tersebut meningkat signifikan menjadi 21 tersangka. Tidak hanya individu, KPK juga menetapkan dua korporasi sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam perkara ini.

Langkah tersebut menunjukkan bahwa kasus ini tidak hanya melibatkan pelaku perorangan, tetapi juga entitas perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik korupsi proyek infrastruktur.

Proyek yang Terseret Kasus

Penyidikan KPK mencakup sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di berbagai daerah. Proyek-proyek tersebut meliputi:

• Pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso

• Pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan

• Empat proyek konstruksi jalur rel dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat

• Proyek perbaikan perlintasan sebidang di wilayah Jawa dan Sumatera

Proyek-proyek tersebut merupakan bagian dari pengembangan infrastruktur transportasi nasional yang memiliki nilai strategis tinggi.

Dugaan Rekayasa Tender

Dalam proses pembangunan dan pemeliharaan proyek tersebut, KPK menduga terjadi pengaturan pemenang tender oleh pihak tertentu. Praktik ini dilakukan melalui rekayasa sejak tahap administrasi hingga penentuan pemenang proyek.

Dugaan tersebut menjadi salah satu fokus utama penyidikan, mengingat praktik pengondisian tender berpotensi merugikan keuangan negara dan merusak tata kelola proyek pemerintah.

KPK kini terus mendalami aliran dana serta peran masing-masing pihak dalam perkara ini, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan pejabat lain di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Penyidikan Masih Berlanjut

Pemanggilan terhadap Mohamad Risal Wasal menjadi bagian dari upaya KPK untuk memperkuat konstruksi perkara. Keterangan para saksi diharapkan dapat membuka lebih jauh pola praktik korupsi yang terjadi dalam proyek perkeretaapian tersebut.

KPK menegaskan akan terus mengembangkan kasus ini hingga tuntas, termasuk menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang turut bertanggung jawab. (ant/nsp)