Solusi Dedi Mulyadi Atasi Banjir Berulang di Bandung Raya, Butuh Anggaran Rp7 Triliun dan Seribu Hektare Lahan

Bandung, tvOnenews.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi kembali membicarakan banjir di wilayah Bandung Raya. Bencana ini terus berulang setiap memasuki musim hujan.

Dedi Mulyadi banjir yang terjadi terus-menerus memicu kerugian. Selain itu, derasnya aliran air yang meluap juga dapat meresahkan masyarakat di Bandung Raya.

Dedi Mulyadi menilai penanganan banjir di Bandung Raya selama ini belum menyentur pada akar persoalannya. Hal itu membuat dirinya kembali memberikan solusi jangka panjang.

KDM sapaan populernya mengungkap dua langkah besar mengatasi persoalan ini. Ia menyampaikan solusi pertama yakni diprediksi membutuhkan sekitar 1.000 hektare lahan.

"Hitungan untuk penanganan banjir itu, diperlukan 1.000 hektare," ujar Dedi Mulyadi dalam keterangannya di Gedung Pakuan, Kota Bandung dikutip, Kamis (23/4/2026).

Kenapa Dedi Mulyadi Prediksi 1.000 Hektare Lahan Solusi Atasi Banjir Bandung Raya?

Dedi Mulyadi sempat memberikan kritik kerasnya mengenai kesalahan pada tata ruang. Hal ini dinilai sebagai biang kerok bencana banjir terus berulang di wilayah Bandung.

Mantan Bupati Purwakarta ini mendorong percepatan pembangunan sejumlah danau. Tujuannya mengatasi luapan air yang tidak terkendali menyebabkan lingkungan tergenang banjir.

KDM menyoroti alih fungsi lahan sebagai masalah utama di Bandung Raya. Ia pun menyinggung terjadi di wilayah Selatan, banyak lahan produktif dipakai untuk hal lain yang memicu banjir.

Gubernur Jabar itu mencontohkan, alih fungsi lahan yang nyata, yakni sawah menjadi pabrik. Ia menegaskan bahwa situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Melalui rencananya, ia berpendapat salah satu aspek mengatasi banjir di Bandung Raya memfokuskan pada pembangunan infrastruktur danau retensi yang sekiranya membutuhkan 1.000 hektare lahan.

"Di Bandung Raya itu, untuk membuat danau-danau," ucapnya.

Anggaran Penanganan Banjir Bandung Raya yang Diusulkan KDM

KDM menjelaskan, kebutuhan pada infrastruktur danau sebagai tindakan pembebasan lahan. Namun, baru di bagian ini saja diperkirakan harus bisa memegang dana sebesar Rp7 triliun.

"Nilainya dulu, Rp7 triliun. Jadi, kalau ingin bebas banjir, ya pakai alokasi itu," terangnya.

Mantan anggota DPR RI ini menegaskan bahwa, angka Rp7 triliun hanya menjadi patokan. Sebab, jumlah untuk pembebasan lahan saja terhitung masih masuk kategori harga lama.

Artinya, kata dia, total biaya memenuhi ekspektasi mengatasi persoalan banjir di Bandung Raya dapat membutuhkan anggaran yang lebih besar.

Pasalnya, anggaran Rp7 triliun tidak termasuk biaya konstruksi. Selain itu, total angka tersebut juga belum masuk bagian pembangunan infrastruktur lainnya.

Maka dari itu, prediksi ini dinilai tidak mudah. Dedi Mulyadi berharap agar semua pihak serius dalam mengatasi persoalan banjir di wilayah Bandung Raya.

Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan pemerintah daerah di Bandung Raya harus saling berkolaborasi. Mereka harus segera membicarakan tentang skema pendanaan.

KDM setidaknya menuntut pemerintah daerah tersebar di wilayah Bandung. Pemerintah Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung hingga Kabupaten Bandung Barat wajib saling bersinergi karena kawasan tersebut sebagai langganan terdampak banjir.

"Dari sekarang harus dibicarakan. Rp 7 triliun nanti kita dapat dari mana, kalau ingin bebas banjir," tukasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah kawasan di Bandung Raya mengalami banjir setiap musim hujan. Beberapa wilayah yang terdampak, antara lain Baleendah, Bojongsoang, dan Dayeuhkolot.

Ketiga kawasan ini kerap menjadi wilayah terdampak banjir. Penyebabnya akibat luapan Sungai Citarum sehingga menimbulkan keresahan puluhan ribu masyarakat di sekitarnya.

(hap)