Gandeng Kementerian PKP dan BPS, BNPP Kebut Renovasi 15.000 Rumah di Perbatasan

Jakarta, tvOnenews.com - Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mulai merealisasikan program perbaikan 15.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah perbatasan yang tersebar di 40 kabupaten.

Program ini menjadi upaya mempercepat pemerataan pembangunan di kawasan 3T yang selama ini tertinggal.

Peresmian program ini dilakukan di Jakarta oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang juga Kepala BNPP RI, bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait serta Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Kamis (23/4/2026). Program ini dijalankan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

Mendagri Tito menilai, program BSPS merupakan langkah nyata pemerintah dalam menghadirkan keadilan pembangunan di wilayah perbatasan.

Ia menekankan bahwa selama ini belum banyak program yang langsung menyasar kebutuhan mendasar masyarakat di kawasan tersebut.

“Salah satu tugas dari BNPP dan tugas dari pemerintah adalah untuk menghadirkan keadilan bagi masyarakat perbatasan. Kemudian juga untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat perbatasan agar mereka bangga dengan negara, bangga dengan pemerintah, dan nasionalisme akan makin kuat,” ujar Mendagri Tito.

Ia menjelaskan, awalnya program BSPS di kawasan perbatasan hanya dialokasikan untuk 10.000 unit dari total 400.000 rumah dalam program nasional Kementerian PKP tahun 2026.

Namun, setelah meninjau langsung dampak banjir bandang di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara, jumlah bantuan ditambah menjadi 15.000 unit.

“Belum ada program dari zaman dulu untuk melakukan bedah rumah di perbatasan. Dan kita pilihkan 40 kabupaten kota yang strategis di perbatasan, dan kemudian itu mencakup 17 provinsi,” tambahnya.

Tito juga mengapresiasi dukungan Presiden serta kolaborasi lintas kementerian dan lembaga dalam program ini.

Ia menegaskan, peran BPS sangat penting untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Verifikasi penerima akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional berbasis by name by address.

Di sisi lain, Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut perbaikan rumah rakyat sebagai salah satu prioritas utama pemerintah sesuai arahan Presiden.

Menteri yang akrab disapa Ara ini mengungkapkan, cakupan program BSPS tahun ini meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya.

“Tahun lalu itu 45.000 rumah seluruh Indonesia. Tahun ini 400.000 rumah. Naiknya luar biasa, dari 45.000 jadi 400.000. Tahun lalu ada 222 kabupaten kota yang tidak mendapatkan program ini, apalagi di daerah perbatasan. Tahun ini, tidak boleh ada yang tidak dapat,” kata Ara.

Ia memastikan, pelaksanaan BSPS sepenuhnya mengacu pada data BPS, sementara lokasi program ditentukan oleh Kepala BNPP.

Program ini juga melibatkan tenaga pendamping teknis dan pemberdayaan guna menjamin kualitas renovasi sesuai kebutuhan masing-masing penerima.

“Kami siap bekerja cepat. Dalam satu hingga dua bulan ke depan, program ini sudah mulai berjalan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menilai sinergi antara BNPP, Kementerian PKP, dan BPS sebagai langkah strategis dalam pembangunan kawasan perbatasan.

Ia menekankan pentingnya kebijakan berbasis data untuk meningkatkan efektivitas program pemerintah.

“Kami juga sudah menyediakan data backlog ketidaklayakhunian untuk 40 kabupaten kota di kawasan perbatasan. Dan kami sudah melihat bahwa memang mayoritas dari kawasan perbatasan ini sangat tinggi. Ada sekitar 85% rumah yang tidak layak huni di salah satu kabupaten kawasan perbatasan," jelas Amalia.

Selain itu, BPS turut menyediakan klasifikasi wilayah desa dan kota serta kriteria kawasan pesisir berdasarkan Peraturan Kepala BPS Nomor 268 Tahun 2025. Data tersebut menjadi dasar penting dalam perencanaan program perumahan nasional.

Sebagai penutup, BNPP menegaskan bahwa program perbaikan 15.000 RTLH ini diharapkan dapat mendorong kementerian dan lembaga lain untuk menghadirkan program tematik di kawasan perbatasan, seperti pembangunan pasar rakyat, dermaga, dan fasilitas pendidikan.

Dengan dukungan data yang akurat serta kerja sama lintas sektor, pembangunan wilayah perbatasan diyakini akan semakin merata, inklusif, dan berkelanjutan. (rpi)