Diplomasi Indonesia–Papua Nugini, BNPP RI Dukung Kerja Sama Listrik untuk Masyarakat Perbatasan
- BNPP RI
Jakarta, tvOnenews.com - Kerja sama penyediaan pasokan listrik bagi masyarakat Wutung, Papua Nugini, menjadi pembahasan dalam Bilateral Consultation between Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia and Minister for Tourism, Arts and Culture of the Independent State of Papua New Guinea.
Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI mendukung penuh penguatan kerja sama Indonesia dan Papua Nugini (PNG) dalam forum yang digelar di Jakarta, pada Kamis (16/7/2026) tersebut.
Pertemuan tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Dirjen Bina Adwil) Kementerian Dalam Negeri, Safrizal, serta dihadiri Delegasi Papua Nugini dan Asisten Deputi Infrastruktur Fisik BNPP RI, Amrullah M. Ridha, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penguatan pembangunan kawasan perbatasan.
Dalam pembahasan tersebut, kedua delegasi melanjutkan diskusi yang telah dimulai pada tahun 2024 mengenai skema tarif listrik untuk masyarakat Wutung.
Pertemuan juga membahas usulan baru dari pihak Papua Nugini terkait penyesuaian tarif yang akan menjadi bahan pembahasan lanjutan dalam penyempurnaan rancangan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU).
Dirjen Bina Adwil Kemendagri, Safrizal, menjelaskan bahwa Pemerintah Indonesia tetap berkomitmen mencari solusi terbaik yang tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, tetapi juga hubungan strategis kedua negara.
"Kami akan melanjutkan hasil pembahasan ini kepada otoritas yang lebih tinggi. Jika terdapat selisih tarif yang memerlukan kebijakan khusus, tentu harus ditempuh melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan," ujar Safrizal dalam keterangan tertulis, Sabtu (18/7/2026).
Ia mengungkapkan bahwa perhatian Pemerintah Indonesia terhadap masyarakat Wutung telah diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur kelistrikan hingga kawasan perbatasan.
Bahkan, pada 2024 kedua pihak telah menyepakati tarif sebesar 20 sen dolar AS per kilowatt dengan skema hibah pemerintah Indonesia untuk menutup selisih biaya. Namun, implementasi kesepakatan tersebut tertunda setelah adanya usulan tarif baru dari pihak Papua Nugini.
Lebih lanjut, Safrizal menekankan bahwa pengembangan kawasan perbatasan tidak hanya berfokus pada penyediaan listrik, tetapi juga pembangunan berbagai fasilitas penunjang yang dapat dimanfaatkan bersama oleh masyarakat Indonesia dan Papua Nugini.
"BNPP memiliki banyak program untuk masyarakat di kawasan perbatasan. Kami akan membangun pasar dan berbagai fasilitas yang dapat digunakan bersama oleh masyarakat Wutung dan masyarakat Papua," katanya.
Load more